Prabowo dan Ketum Parpol Sepakat Cabut Tunjangan DPR RI sebagai Respons Aspirasi Demo Masyarakat
Para ketum parpol, termasuk dari PDIP dan NasDem, turut hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan kesepakatan lintas partai untuk menenangkan situasi.
Surabaya, Berita Adikara – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan bersama para ketua umum partai politik (ketum parpol) koalisi pemerintah terkait gejolak demonstrasi di berbagai daerah. Dalam konferensi pers di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo menjelaskan bahwa ia telah menerima laporan dari para ketum parpol mengenai langkah tegas terhadap anggota DPR yang dianggap mencederai perasaan rakyat.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa pimpinan DPR juga telah melaporkan komitmen mereka untuk merevisi kebijakan internal.
“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tutur Prabowo.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui demonstrasi, yang awalnya dipicu oleh isu kenaikan tunjangan DPR. Prabowo menekankan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, namun mengecam aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum. Ia juga memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan, sambil menjanjikan kenaikan pangkat luar biasa bagi petugas yang terluka.
Para ketum parpol, termasuk dari PDIP dan NasDem, turut hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan kesepakatan lintas partai untuk menenangkan situasi.
Beberapa warganet di X menyambut positif pencabutan tunjangan ini, meski ada yang menilai langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah.
Pihak DPR RI melalui Wakil Ketua DPR Adies Kadir membenarkan bahwa take-home pay anggota DPR sebelumnya sekitar Rp 69-70 juta per bulan, dan pencabutan ini diharapkan dapat meredam ketidakpuasan publik. Sementara itu, Prabowo mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog guna menampung masukan lebih lanjut.
Situasi pasca-demo masih dipantau ketat, dengan peningkatan keamanan di berbagai kota. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengembalikan stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
