Prabowo Siap Ciptakan Jutaan Lowongan Kerja Baru, Berikut Rinciannya

Surabaya| Berita Adikara – Presiden Prabowo Subianto telah merancang rencana komprehensif untuk membuka jutaan peluang kerja guna menekan angka pengangguran di tanah air.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan ekonomi pasca-pemilu, dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan unggahan di akun media sosial Sekretariat Kabinet @setkabgoidi, Prabowo menggelar pertemuan terbatas dengan para menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa, 9 September 2025.

Rapat tersebut menekankan percepatan implementasi inisiatif pemerintah yang dirancang khusus untuk menghasilkan lapangan kerja baru dalam waktu singkat.

Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, yang diproyeksikan menyerap sekitar 400.000 pekerja baru. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing koperasi akan merekrut minimal lima tenaga kerja.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian meluncurkan program replanting atau penanaman ulang di lahan perkebunan rakyat seluas 870.000 hektare. Inisiatif ini diperkirakan dapat membuka 1,6 juta lowongan kerja dalam dua tahun ke depan, melalui aktivitas penanaman, pemeliharaan, dan panen.

Pada tahun ini, Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menargetkan 100 desa sebagai lokasi awal, dengan potensi menyerap 7.000 tenaga kerja. Ke depan, Prabowo menetapkan ambisi membangun 4.000 titik KNMP, yang berpotensi menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja melalui pengembangan infrastruktur perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Program lain yang menjanjikan adalah revitalisasi tambak di wilayah Pantura seluas 20.000 hektare, yang diharapkan menyerap lebih dari 132.000 pekerja di sektor akuakultur. Selain itu, modernisasi 1.000 kapal nelayan tradisional diprediksi menghasilkan hampir 600.000 lowongan baru, termasuk dalam rantai pasok perikanan laut.

“Masih ada beberapa program pendukung lainnya yang sedang digarap,” tambah pernyataan resmi dari Sekretariat Kabinet. Strategi ini tidak hanya bertujuan menurunkan pengangguran, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat desa dan daerah.