Presiden Prabowo meminta DPR mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk Berdialog

Surabaya, Berita Adikara – Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin menggema terkait reformasi dan transparansi, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dengan meminta DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa guna berdialog langsung.

Inisiatif ini diumumkan pada akhir Agustus 2025, sebagai respons terhadap aspirasi rakyat yang disampaikan melalui demonstrasi damai. Prabowo menekankan pentingnya mendengar suara rakyat secara langsung, sambil memastikan bahwa penyampaian pendapat dilakukan tanpa kekerasan atau destabilisasi negara.

Langkah ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama menjelang pembahasan agenda legislatif krusial.

Pada konferensi pers di Istana Merdeka, Prabowo secara tegas menginstruksikan pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, untuk membuka ruang diskusi terbuka.

Ia menyatakan bahwa aspirasi harus dihormati dan ditindaklanjuti, dengan fokus pada isu-isu seperti reformasi DPR, anti-korupsi, dan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, Prabowo juga telah menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama dan organisasi kepemudaan di Istana Negara pada 1 September 2025, membahas topik seperti UU Perampasan Aset Koruptor dan pemberantasan korupsi, yang menjadi bagian dari tuntutan jangka panjang rakyat.

Respons dari masyarakat terhadap inisiatif ini beragam, dengan banyak netizen di media sosial seperti X yang aktif berdiskusi tentang tokoh mana yang paling cocok mewakili suara rakyat.

Sumber : Idx Channel

Postingan viral bertajuk “Siapa Aja Tokoh yang Cocok untuk Berdialog dengan DPR Mewakili Suara Rakyat Hari Ini?” menampilkan wajah-wajah tokoh potensial, mengundang opini di kolom komentar.

Beberapa pengguna mendukung tokoh mahasiswa dan aktivis, sementara yang lain menyarankan dialog langsung tanpa perantara, untuk memastikan representasi autentik.

Pemerintah menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas demokrasi melalui dialog ini, dengan Prabowo memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk ikut terlibat.

Inisiatif ini dianggap sebagai langkah awal untuk meredam gejolak, terutama setelah pencabutan tunjangan DPR sebagai respons terhadap kritik publik.

Hingga 4 September 2025, masyarakat terus menantikan realisasi undangan ini, dengan harapan bahwa dialog akan menghasilkan reformasi nyata.

Para aktivis memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi aspirasi bisa memicu protes lebih besar, sementara pemerintah optimistis bahwa pendekatan inklusif ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Diskusi online tetap dinamis, mencerminkan antusiasme rakyat untuk terlibat dalam proses demokrasi.