Tag: Kebijakan
DPR Siapkan RUU Khusus Penyadapan, Pengaturan Dipisahkan dari KUHAP
Jakarta | Berita Adikara — Upaya memperkuat dasar hukum penyadapan di Indonesia memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III ...Badan Pengkajian MPR Soroti Relevansi Pasal-Pasal UUD 1945 di Tengah Dinamika Kebangsaan
Jakarta | Berita Adikara — Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menegaskan pentingnya melakukan peninjauan secara berkala terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang ...DPR Beberkan 14 Perubahan Utama dalam KUHAP Baru
Jakarta | Berita Adikara — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan penting terkait pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...DPR RI Resmi Sahkan RUU KUHAP Hari Ini
Jakarta | Berita Adikara — Dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung dinamis dan penuh perhatian publik pada Selasa, 18 November 2025, Dewan ...DPR Percepat Pembahasan RUU KUHAP, Publik Soroti Transparansi dan Konsistensi HAM
Jakarta | Berita Adikara — Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali menjadi salah satu agenda besar di DPR ...MK Tegaskan Anggota Aktif Polri Dilarang Menduduki Jabatan Sipil
Jakarta | Berita Adikara — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan penting yang berpotensi mengubah wajah birokrasi Indonesia. Dalam sidang pleno yang ...DPR Dorong Revisi Menyeluruh UU Hak Cipta, Royalti hingga Karya AI Jadi Fokus Pembahasan
Jakarta | Berita Adikara — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menaruh perhatian serius terhadap persoalan yang selama ini menghantui ...Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Redenominasi Rupiah, Tegaskan Tidak Dijalankan Tahun Depan
Jakarta | berita Adikara — Wacana penyederhanaan nilai rupiah kembali mencuat ke publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah ...Tantangan Sistem TKA SMA: Kritik, Dorongan Reformasi, dan Harapan Perbaikan
Jakarta | Berita Adikara — Setelah dihapusnya Ujian Nasional (UN) beberapa tahun lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ...Prabowo Izinkan WNA Menjadi Direktur BUMN, KPK dan Pemerintah Berikan Syarat
Jakarta | Berita Adikara — Langkah besar diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengizinkan warga negara asing (WNA) menduduki posisi strategis sebagai direktur ...
