Tuntutan Dari Rakyat Ke Dpr 17+8 ,Ramai di Media Sosial

Surabaya, Berita Adikara – Di tengah gejolak sosial yang semakin memanas, tuntutan rakyat berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat” menjadi viral di media sosial. Digaungkan oleh aktivis dan influencer ternama seperti Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung, gerakan ini telah direpost ribuan kali oleh netizen sejak kemunculannya.

Menurut ringkasan, dokumen tuntutan ini dirancang dengan visual menarik berwarna pink dan hijau di atas latar belakang hitam, mencerminkan aspirasi rakyat yang mendesak perubahan mendalam di tengah krisis demokrasi.

Bagian pertama dari tuntutan ini mencakup 17 poin mendesak yang harus direalisasikan dalam waktu seminggu, dengan batas akhir pada 5 September 2025.

Di antaranya termasuk pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan terhadap korban seperti Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, penarikan TNI dari tugas pengamanan sipil, pembebasan demonstran yang ditahan tanpa dasar hukum palsu, serta penangkapan aparat yang bertanggung jawab atas kekerasan.

Selain itu, tuntutan juga menyoroti penghentian kekerasan polisi, pembekuan kenaikan gaji DPR, transparansi anggaran legislator, penyelidikan kekayaan mencurigakan oleh KPK, pemecatan kader partai bermasalah, dan dialog terbuka dengan masyarakat serta serikat buruh untuk isu upah dan perlindungan pekerja.

Sementara itu, bagian kedua berfokus pada 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan selesai dalam satu tahun, hingga 31 Agustus 2026.

“17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat” menjadi viral di media sosial

Ini meliputi reformasi total DPR, perbaikan sistem partai politik dengan pengawasan ketat, redesign pajak yang lebih adil, pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor untuk memperkuat KPK, reformasi polisi agar lebih profesional, pengembalian TNI ke barak secara penuh, peningkatan peran Komnas HAM, serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan tenaga kerja guna mencapai keadilan sosial.

Gerakan ini tidak hanya bergaung di dunia maya, tetapi juga telah memicu aksi demonstrasi di depan gedung DPR, menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan rakyat terhadap sistem saat ini.

Para pendukung menekankan bahwa tuntutan ini adalah jeritan hati kolektif, yang menuntut komitmen nyata dari pemerintah dan lembaga negara untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.

Respons dari pihak berwenang masih minim, meski tekanan publik terus meningkat.

Beberapa partai politik mulai menyatakan sikap pro-rakyat, sementara aktivis memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi tuntutan bisa memicu gelombang protes yang lebih besar, mengancam stabilitas demokrasi Indonesia.