Wagub Emil Dardak atas Anggaran, Klarifikasi Belanja Infrastruktur dan Komitmen Optimalisasi Aset
Wagub Jatim Emil Dardak menjelaskan bahwa objek-objek pajak yang secara langsung berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penghasilan atau pertambahan nilai, bukanlah objek pajak daerah.
SURABAYA | Berita Adikara – Rapat pembahasan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2024 di DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi forum bagi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas masukan, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan oleh sembilan fraksi.
Secara umum, Wagub Emil mengapresiasi semua masukan yang dinilai konstruktif, namun ia menyoroti perlunya pelurusan terhadap pengklasifikasian anggaran, terutama terkait belanja infrastruktur.
Menanggapi pertanyaan salah satu fraksi yang mempertanyakan alokasi anggaran irigasi dan jalan yang terkesan kecil, yakni hanya Rp47 miliar, Wagub Emil memberikan bantahan.
“Jawabannya tidak. Jadi sebenarnya ini pengklasifikasiannya yang perlu diklasifikasi. Kenyataannya tidak. Kita bicara ratusan miliar untuk irigasi dan jalan,” tegas Wagub Emil.
Ia menjelaskan bahwa klasifikasi yang tampak kecil tersebut merupakan bagian penting dari struktur infrastruktur, namun total alokasi sesungguhnya jauh lebih besar.
Isu penting lainnya yang disoroti adalah pertanyaan fraksi terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum linier. Wagub Emil menjelaskan bahwa objek-objek pajak yang secara langsung berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penghasilan atau pertambahan nilai, bukanlah objek pajak daerah.
“Objek-objek pajak yang biasanya linier dengan ekonomi di antaranya sebenarnya berkaitan dengan penghasilan atau pertambahan nilai, itu bukan objek pajak daerah,” jelasnya.
Ia menyebutkan, salah satu komponen PAD yang signifikan adalah pajak kendaraan bermotor. Ia mengakui adanya perbedaan pertumbuhan di masing-masing sektor industri, di mana tidak semua sektor tumbuh di kisaran rata-rata 5 persen.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan keseriusannya dalam menindaklanjuti saran dari DPRD terkait optimalisasi aset daerah dan mengoptimalkan kinerja BUMD.
“Kami juga serius untuk menindaklanjuti saran terkait optimalisasi aset dan bagaimana mengoptimalkan kinerja BUMD. Kami juga sangat setuju dengan masukan tersebut dan terus berkinerja dengan DPFB terkait hal ini,” ujar Wagub Emil.
menyoroti konsep belanja modal yang, menurutnya, bukan satu-satunya tolok ukur investasi yang berdampak pada masyarakat. Ia mengambil contoh inovasi layanan publik yang mengadopsi konsep membeli layanan (buy the service).
menyoroti konsep belanja modal yang, menurutnya, bukan satu-satunya tolok ukur investasi yang berdampak pada masyarakat. Ia mengambil contoh inovasi layanan publik yang mengadopsi konsep membeli layanan (buy the service).
“Contoh tadi misalnya layanan berkartu Jatim. Eranya sudah bukan lagi kita membeli besi, tetapi membeli layanan atau buy the service, sehingga kita bisa mendapatkan cakupan yang jauh lebih luas,” katanya.
Layanan seperti transaksi transportasi yang telah menjangkau cakupan luas tidak akan mungkin terwujud jika harus menunggu pengadaan aset seperti bus baru yang diklasifikasikan sebagai belanja modal.
“Ini tidak diklasifikasikan sebagai belanja modal, tapi ini adalah belanja infrastruktur,” tegasnya, menekankan pentingnya melihat anggaran dari dampak dan manfaatnya, bukan sekadar klasifikasi.
Investasi Masa Depan Melalui Belanja Pegawai
Wagub Emil juga memberikan penekanan khusus pada anggaran pendidikan. Ia menyebut, sekitar 70 persen lebih dari postur belanja pegawai yang berjumlah Rp9 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa pengeluaran tersebut merupakan bagian dari investasi masa depan melalui pendidikan. Pergeseran signifikan terjadi dengan adanya amanah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Yang tadinya cost belanjanya tidak di belanja pegawai, tapi di belanja dari sumber dana seperti BOS, sekarang berpindah ke belanja pegawai,” ungkapnya.
Pergeseran ini yang menyebabkan belanja pegawai dikategorikan tinggi dibandingkan belanja modal. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa tingginya belanja pegawai tidak berarti tidak adanya investasi. “Inilah yang membuat kemudian klasifikasi ini tidak selalu berarti bahwa tanpa belanja modal kita tidak investasi. Ingat, kita juga investasi masa depan,” pungkasnya.
