Wakil Ketua DPR Klarifikasi Pernyataannya Soal Ahli Gizi dalam Program MBG

Jakarta | Berita Adikara — Kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai keberadaan ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mendapat penjelasan resmi. Dalam beberapa hari terakhir, potongan video ucapan Cucun viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan, terutama dari kalangan tenaga kesehatan. Banyak pihak menilai pernyataannya bahwa “program MBG tidak perlu ahli gizi” dapat meremehkan profesi tersebut serta mengabaikan pentingnya kompetensi dalam penyusunan menu bergizi seimbang. Menanggapi hal ini, Cucun memberikan klarifikasi panjang untuk meluruskan maksud pernyataan yang menurutnya telah dipotong dan keluar dari konteks sebenarnya.

Dalam konferensi pers dan sejumlah wawancara, Cucun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk menghapus peran ahli gizi dari program MBG. Ia menjelaskan bahwa ucapan yang viral itu muncul ketika ia menghadiri konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di Kabupaten Bandung. Dalam forum tersebut, menurutnya, ia sedang membahas tantangan besar di lapangan—yaitu minimnya tenaga ahli gizi yang tersedia untuk mengawasi puluhan hingga ratusan dapur MBG di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan jumlah tenaga gizi yang sangat terbatas.

Cucun menyampaikan bahwa dalam diskusi tersebut sebenarnya ia sedang menyoroti kesenjangan antara kebutuhan tenaga gizi dan ketersediaan sumber daya manusia. Banyak dapur MBG, katanya, tidak memiliki ahli gizi yang standby setiap hari. Bahkan, tidak sedikit tenaga gizi harus berpindah dari satu dapur ke dapur lain, mengakibatkan fungsi pengawasan tidak optimal. Hal inilah yang ingin ia sampaikan sebagai tantangan, bukan sebagai alasan untuk meniadakan profesi ahli gizi.

Sebagai alternatif dalam kondisi darurat, ia menyebut adanya kemungkinan melatih lulusan SMA atau tenaga non-profesional untuk menjalankan tugas teknis tertentu terkait penyediaan makanan bergizi, selama mereka mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi dari lembaga yang berwenang. Menurut Cucun, skenario ini hanya akan diterapkan jika pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga gizi secara cepat, sementara pelaksanaan program terus berjalan dan membutuhkan dukungan di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa alternatif ini bukan pengganti ahli gizi, melainkan solusi sementara ketika tenaga profesional belum mencukupi.

Dalam klarifikasinya, ia juga menyinggung mengenai usulan perubahan istilah “ahli gizi” menjadi “tenaga pengawas gizi” yang sempat muncul dalam diskusi internal. Menurutnya, usul tersebut muncul karena banyaknya tenaga tambahan yang dilibatkan dalam pengawasan dapur MBG. Namun, ia menegaskan bahwa mengubah istilah profesi bukan perkara sederhana karena menyangkut regulasi dan nomenklatur yang telah diatur dalam peraturan presiden. Ia menyatakan bahwa dirinya justru mengingatkan peserta forum agar berhati-hati dalam menyampaikan usulan, karena istilah profesi tidak dapat diubah sembarangan.

Selain menjelaskan duduk perkara, Cucun juga menyampaikan permintaan maaf kepada para tenaga gizi, terutama kepada Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), yang sempat menyampaikan keberatan atas pernyataannya di video viral. Ia mengakui bahwa penggunaan kata-kata yang kurang tepat dapat menimbulkan salah tafsir. Cucun menegaskan bahwa dirinya menghargai profesi ahli gizi dan mengakui bahwa keberadaannya merupakan bagian penting dari keberhasilan program MBG. Ia juga menambahkan bahwa ahli gizi tetap memegang peran strategis dalam penyusunan menu, analisis gizi, pengawasan distribusi makanan, serta evaluasi keberhasilan program.

Cucun berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri polemik dan membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, tenaga gizi, dan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama memperbaiki mekanisme pelaksanaan MBG agar dapat menyentuh seluruh siswa tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan mutu gizi. Menurutnya, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi profesi, persoalan kekurangan tenaga gizi dapat diatasi secara bertahap.

Polemik ini menjadi pembelajaran penting bahwa diskusi mengenai program kesehatan publik harus disampaikan secara cermat dan dengan pertimbangan dampak sosial. Meskipun terjadi kesalahpahaman, Cucun menekankan bahwa tujuan utama program MBG tetap sama: memastikan setiap anak mendapatkan asupan makanan bergizi dan sehat melalui mekanisme yang terencana, diawasi, dan bertanggung jawab.