Wali Kota Prabumulih Klarifikasi Polemik Pemecatan Kepsek SMPN 1

Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah beredar isu mengenai pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Roni Ardiansyah. Kabar tersebut sempat viral di berbagai media sosial, memicu reaksi keras dari masyarakat, guru, hingga siswa. Banyak yang menilai keputusan itu tidak adil, terlebih karena dihubungkan dengan persoalan pribadi: teguran kepada seorang siswa yang disebut-sebut sebagai anak Wali Kota, H. Arlan, yang membawa mobil ke lingkungan sekolah.

Namun, seiring berjalannya waktu, kabar tersebut dibantah langsung oleh pihak berwenang. Wali Kota Prabumulih menegaskan bahwa berita mengenai pemecatan kepala sekolah adalah informasi yang tidak benar alias hoaks. Polemik ini akhirnya berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas tentang transparansi, prosedur birokrasi, dan hubungan antara pejabat publik dengan dunia pendidikan.

Dalam klarifikasi resminya, Wali Kota Arlan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih. Menurutnya, Roni Ardiansyah masih berstatus aktif sebagai kepala sekolah dan tidak pernah menerima surat mutasi maupun pemberhentian.

Ia juga membantah isu bahwa anaknya menjadi pemicu masalah. Arlan menegaskan bahwa putranya selama ini selalu diantar sopir ke sekolah. Narasi bahwa kepala sekolah dipindahkan karena menegur anak wali kota dinilainya sebagai berita yang dilebih-lebihkan dan digoreng di media sosial sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Wali Kota juga menyampaikan permintaan maaf, baik kepada Roni maupun masyarakat Prabumulih. Ia mengakui bahwa kisruh yang berkembang telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan. Sebagai bentuk itikad baik, ia berjanji untuk memperbaiki komunikasi publik agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Isu pemecatan kepala sekolah ini juga ditanggapi serius oleh Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. Kepala Dinas Pendidikan, A. Darmadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memproses mutasi Roni Ardiansyah. Ia menjelaskan bahwa isu yang beredar di masyarakat sebenarnya bersumber dari beberapa masalah internal di sekolah, seperti pungutan parkir, kasus kedisiplinan, serta viralnya chat mesum yang melibatkan guru dan siswa. Dari sejumlah persoalan tersebut, isu “anak pejabat membawa mobil ke sekolah” justru menjadi yang paling cepat menyebar dan menyulut opini publik.

Tak hanya di tingkat kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga turun tangan. Gubernur Herman Deru mengutus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) guna menelusuri fakta di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait jabatan kepala sekolah harus melalui prosedur resmi, bukan sekadar keputusan sepihak yang rawan menimbulkan kegaduhan.

Setelah situasi semakin panas, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa Roni Ardiansyah tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih. Pemulihan jabatan ini dilakukan pada 17 September 2025, disaksikan langsung oleh Inspektur Kota dan Kepala Dinas Pendidikan.

Momen tersebut disambut haru oleh siswa, guru, dan masyarakat. Sebelumnya, sempat beredar video perpisahan penuh emosi antara Roni dengan para siswa yang mengira dirinya benar-benar dicopot. Viral video itu justru memperbesar simpati publik terhadap sang kepala sekolah.

Sebagai bentuk rekonsiliasi, Wali Kota Arlan memberikan hadiah berupa dua unit motor listrik: satu untuk Roni Ardiansyah dan satu lagi untuk satpam sekolah, Ageng Winoto. Langkah simbolis ini diharapkan menjadi penanda bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan pihak sekolah telah kembali harmonis.

Meski polemik berhasil diredam, bukan berarti masalah selesai begitu saja. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat telah meminta klarifikasi kepada Wali Kota Prabumulih. Pasalnya, isu ini menyangkut mekanisme administrasi yang seharusnya dijalankan sesuai regulasi, yakni melalui sistem resmi SIM KSP-SPK berdasarkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

Selain itu, dari sisi politik, Arlan juga mendapat teguran dari partainya. Insiden ini dianggap mencoreng citra pejabat publik dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat menjelang periode politik berikutnya.