Dorong Angkutan Umum Listrik di Tengah Transisi BBM, Kadishub Jatim Sebut Biaya Operasional Masih Jadi Kendala

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Dorongan pemerintah pusat untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) sebagai solusi di tengah krisis dan transisi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus direspons oleh berbagai daerah. Meski demikian, penerapan angkutan umum massal berbasis listrik di tingkat provinsi masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait tingginya nilai investasi dan biaya operasional.

Kepala Dinas Perhubungan, Dr. Ir. Nyono, S.T., M.T., IPU., memaparkan bahwa wacana pengadaan armada bus listrik untuk rute provinsi belum dapat direalisasikan secara masif dalam waktu dekat. Kendala utama terletak pada tingginya skema subsidi Buy The Service (BTS) per kilometer yang harus ditanggung.

“Kalau wacana untuk angkutan umum tingkat provinsi belum, karena menyangkut biaya per kilometer. Pembelian dan Buy The Service-nya masih mahal. Untuk armada listrik itu per kilometernya hampir Rp30.000,” ungkap Dr. Nyono.

Angka tersebut dinilai sangat tinggi jika dikomparasikan dengan biaya operasional armada konvensional yang saat ini mengaspal. Dr. Nyono menjelaskan bahwa operasional bus berbahan bakar minyak yang saat ini dikelola hanya menelan biaya sepertiganya.

“Sedangkan armada kita saat ini biayanya hanya Rp9.800 per kilometer. Jadi biayanya (bus listrik) bisa tiga kali lipat karena investasinya memang tinggi. Kalau di tingkat kota, Surabaya Bus memang sudah ada armada listrik yang beroperasi ke arah Benowo, di wilayah barat. Namun untuk provinsi, kita ingin ke depannya ada nilai investasi yang agak murah supaya biaya BTS-nya juga semakin murah,” paparnya.

Menyikapi tuntutan kendaraan ramah lingkungan di tengah mahalnya investasi bus listrik, Dinas Perhubungan mengambil langkah strategis dengan memaksimalkan armada berstandar emisi Eropa atau Euro 4. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun masih menggunakan BBM, emisi gas buang tetap aman.

“Jadi kami masih menggunakan armada bermesin Euro 4 yang emisinya sangat terkontrol. Artinya, spesifikasi tersebut memenuhi syarat-syarat baku mutu lingkungan. Namun, tentu ke depannya kita akan tetap beralih memakai EV,” tegas Kadishub.

Terkait dengan rencana penggunaan angkutan massal listrik ke depan, Dr. Nyono memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya perubahan sistem layanan yang membingungkan. Mekanisme operasional penumpang akan tetap dipertahankan.

“Untuk akses layanannya sama, tetap menggunakan aplikasi (seperti Surabaya Bus). Cuma konversi energinya saja yang berubah dari BBM jenis solar ke listrik. Saat ini kami memang masih berfokus pada perluasan layanan, tetapi dengan catatan emisi armada tetap dalam kontrol baku lingkungan,” tutupnya.