Medan | Berita Adikara — Putusan bebas yang dijatuhkan kepada Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi proyek video profil desa menjadi sorotan publik. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Amsal, yang berprofesi sebagai videografer, diduga melakukan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. Jaksa sebelumnya menilai bahwa terdapat mark-up dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian negara. Bahkan, tuntutan hukuman sempat diajukan terhadap terdakwa.

Namun, dalam proses persidangan, berbagai fakta terungkap. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Salah satu pertimbangan penting adalah tidak adanya standar baku dalam menentukan biaya produksi karya kreatif seperti video profil desa. Hal ini membuat tuduhan mark-up sulit dibuktikan secara objektif di hadapan hukum.

Putusan ini disambut haru oleh Amsal. Ia tampak emosional setelah mendengar putusan hakim yang membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Setelah menjalani proses hukum yang panjang, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, keputusan ini menjadi titik akhir dari perjuangannya membela diri.

Di sisi lain, jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya atas putusan tersebut. Mereka memiliki waktu untuk menentukan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan pengadilan.

Kasus ini juga sempat menarik perhatian luas, termasuk dari kalangan legislatif dan pelaku industri kreatif. Banyak pihak menilai bahwa perkara ini berpotensi menjadi preseden penting, terutama dalam menilai batas antara kebijakan harga dalam industri kreatif dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Sejumlah pengamat menilai bahwa keputusan hakim mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani kasus yang melibatkan sektor kreatif. Tidak semua perbedaan nilai proyek dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum tanpa adanya bukti yang kuat dan jelas.

Lebih jauh, putusan ini juga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi kreatif yang selama ini belum memiliki standar baku dalam penentuan biaya jasa. Dalam konteks ini, hakim dinilai telah mempertimbangkan aspek keadilan substantif, bukan hanya aspek formal hukum.

Meski demikian, kasus ini tetap menjadi pengingat bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang menggunakan anggaran publik. Hal ini penting guna mencegah munculnya polemik serupa di masa mendatang.

Dengan berakhirnya kasus ini melalui putusan bebas, Amsal kini dapat kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai videografer. Namun, peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting tentang kompleksitas penegakan hukum di sektor ekonomi kreatif, serta perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik industri tersebut.