BGN Buka Opsi Manfaatkan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Wilayah 3T demi Efisiensi Anggaran

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan merata hingga ke pelosok negeri. Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pihaknya kini membuka opsi strategis untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur utama untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini secara khusus difokuskan untuk kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Optimalisasi kantin sekolah ini dinilai sebagai terobosan krusial untuk mengatasi hambatan logistik dan memangkas waktu persiapan infrastruktur di wilayah pedalaman.

Menurut Nanik, strategi pemanfaatan fasilitas eksisting ini ditempuh sebagai langkah konkret untuk menekan biaya operasional secara signifikan. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memperluas jangkauan program pemenuhan gizi tanpa harus terbebani oleh kewajiban serta waktu untuk membangun infrastruktur dapur baru di setiap titik wilayah yang sulit dijangkau.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah memformulasikan berbagai alternatif skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem operasional dapur MBG. Harapannya, program andalan ini tidak semata-mata bergantung pada kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan dapat dikolaborasikan dengan pendanaan lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, maupun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat luas.

“Kita juga tidak harus selalu membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan fasilitas dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah. Mengapa demikian? Karena di daerah 3T ini jumlah penerima manfaatnya sangat terbatas dan spesifik di titik-titik tertentu. Ada sekolah yang jumlah siswanya hanya 200, 81, atau bahkan cuma 47 orang,” papar Nanik menjelaskan rasionalisasi kebijakan tersebut.

Pendekatan Wilayah 3T Sangat Berbeda dengan Perkotaan

Nanik menjelaskan lebih dalam bahwa pelaksanaan Program MBG di wilayah 3T menuntut fleksibilitas dan pendekatan yang jauh berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan yang padat penduduk.

Di kota-kota besar, pembangunan dapur umum terpusat berkapasitas raksasa mungkin sangat efektif untuk melayani ribuan porsi per hari sekaligus. Namun, dengan terbatasnya jumlah penerima manfaat serta jarak geografis antar sekolah atau desa yang sangat berjauhan di kawasan 3T, membangun dapur sentral berskala besar justru berisiko menimbulkan pemborosan anggaran dan inefisiensi pada proses distribusi makanan.

Oleh karena itu, BGN lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan realitas dan tantangan di lapangan. Dapur-dapur baru secara fisik tidak akan dibangun apabila di lokasi tersebut masih terdapat fasilitas Seperti kantin sekolah yang memadai yang masih layak pakai dan bisa segera dimodifikasi menjadi standar dapur MBG.

Empat Langkah Strategis Eksekusi Program

1. Guna mendukung efisiensi serta menjaga kesinambungan program pemenuhan gizi ini, BGN telah menetapkan empat langkah utama yang akan dieksekusi secara terstruktur:
2. Penyesuaian Sasaran Penerima Manfaat: Melakukan pemetaan ulang dan penyesuaian target anak-anak sekolah di wilayah 3T agar distribusi logistik makanan benar-benar presisi sesuai dengan jumlah siswa yang ada.
3. Penghentian Sementara Pembangunan Dapur Baru: Menunda atau mengevaluasi kembali proyek fisik pembuatan bangunan dapur baru di area-area yang teridentifikasi memiliki fasilitas eksisting yang bisa dialihfungsikan.
4. Peningkatan Kualitas Dapur yang Sudah Beroperasi: Mengalokasikan sumber daya untuk melakukan upgrade (peningkatan kualitas) pada standar kebersihan, sanitasi, dan kelengkapan peralatan masak pada kantin-kantin sekolah serta dapur yang akan dialihfungsikan.
5. Perluasan Pelaksanaan Skema Non-APBN: Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membiayai perluasan program MBG di wilayah 3T melalui skema pendanaan alternatif yang berkelanjutan, sehingga tidak membebani kapasitas fiskal (APBN).

Melalui penyesuaian strategis ini, pemerintah optimis bahwa hak anak-anak Indonesia di wilayah paling pelosok sekalipun untuk mendapatkan akses makanan bergizi dapat terpenuhi dengan cara yang paling tangkas, cepat, dan efisien.