Evaluasi Kinerja BUMD, Komisi C DPRD Jatim Pastikan Rekomendasi Pansus Terealisasi

Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Athoilah
SURABAYA | BERITA ADIKARA– Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Athoilah, menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus (Pansus) dapat terealisasi secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk respons atas evaluasi kinerja BUMD di Jawa Timur. Athoilah menegaskan bahwa Komisi C akan melakukan pemantauan ketat, khususnya dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.
“Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan pada BUMD ini, kita akan tetap dorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan oleh Pansus. Kami akan kawal terus dan harus sampai pada tujuan tersebut,” tegas Athoilah.
Sebagai mitra kerja BUMD, Komisi C akan mengambil peran proaktif. Athoilah mengingatkan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi yang dirumuskan oleh Pansus bukanlah sekadar dokumen formalitas, melainkan sebuah keputusan strategis yang telah disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur.
Oleh karena itu, Fraksi PKB menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki itikad baik untuk mengeksekusi rekomendasi tersebut demi penyehatan dan peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah milik daerah.
“Jangan sampai apa yang sudah direkomendasikan oleh Pansus dan disetujui oleh semua fraksi diabaikan begitu saja. Itulah yang tentunya kami di Komisi C akan kawal secara maksimal. Harus sampai bisa terealisasi apa yang direkomendasikan Pansus dan disepakati oleh semua fraksi yang ada,” pungkasnya.
Melalui pengawasan ketat ini, Komisi C DPRD Jatim berharap BUMD dapat segera melakukan pembenahan internal dan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan masyarakat di Jawa Timur.









