SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jawa Timur, Erick Komala, memberikan pernyataan tegas terkait urgensi penguatan fungsi pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Langkah ini menyusul adanya sejumlah kasus gangguan kesehatan anak dalam pelaksanaan program pemenuhan nutrisi di sekolah.

Erick meminta Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya di tingkat wilayah, untuk mengubah pola kerja dari sekadar menunggu laporan menjadi lebih proaktif dengan turun langsung ke lapangan.

“Kami meminta BGN agar proaktif. Pengawasan ini tidak hanya di tingkat pusat, tetapi BGN pemangku wilayah seharusnya tetap melakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap SPPG. Harus ada kunjungan berkala untuk memastikan kinerja mereka berjalan optimal,” ujar Erick dalam keterangannya di Surabaya, Selasa (12/5/2026).

Dapur SPPG Bubutan Tembok Dukuh ditutup sementara imbas kejadian itu.

Politisi muda dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini menekankan bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar permasalahan serupa tidak menjadi fenomena berulang. Menurutnya, penyebab masalah tidak bisa hanya dilihat secara parsial, seperti menyalahkan kondisi dapur atau bahan baku semata tanpa adanya audit sistematis.

“Kita tidak bisa hanya menyalahkan dapur atau bahan baku secara parsial. BGN harus turun langsung ke SPPG-SPPG, baik yang bermasalah maupun yang tidak, sebagai langkah mitigasi. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Erick menegaskan bahwa langkah preventif harus menjadi prioritas utama.

Menjaga Program Gizi Nasional

Erick sangat menyayangkan jika program yang memiliki misi mulia untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki gizi nasional ini terkendala oleh teknis penerapan yang kurang maksimal di lapangan.

Berdasarkan temuan di beberapa sekolah, ia menduga adanya potensi masalah pada rantai pasok atau vendor tertentu yang menyuplai lebih dari satu titik layanan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya investigasi mendalam terhadap seluruh aspek operasional SPPG.

“Program ini sebenarnya sangat bagus. Ikhtiarnya adalah untuk kesehatan, pemenuhan nutrisi, dan mencerdaskan anak-anak. Namun, jika penerapannya kurang diawasi, dampaknya akan sangat merugikan anak-anak kita,” imbuhnya.

Ia menutup pernyataan dengan mengingatkan bahwa pengawasan ketat adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

“Kita harus pastikan mitigasi berjalan dengan benar. Ini menyangkut fisik dan kesehatan generasi masa depan kita. Jangan sampai niat baik ini ternodai oleh kurangnya pengawasan di lapangan,” pungkas Erick.