RUU Reformasi Polri Menguat, Presiden Prabowo Subianto Terima Rekomendasi Strategis

Nasional | Berita Adikara – Upaya reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan resmi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Pertemuan penting tersebut berlangsung di Istana Merdeka pada 5 Mei 2026 dan menjadi titik awal penguatan agenda reformasi institusi kepolisian secara menyeluruh.

Dalam laporan tersebut, KPRP menyampaikan berbagai rekomendasi strategis yang dinilai mampu membawa perubahan signifikan terhadap sistem kelembagaan Polri. Salah satu poin utama yang diusulkan adalah revisi Undang-Undang tentang Polri sebagai dasar hukum baru dalam menjalankan fungsi dan tugas kepolisian di era modern.

Rekomendasi ini tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga menyentuh aspek internal organisasi, termasuk perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme, serta penguatan pengawasan terhadap kinerja aparat kepolisian. Selain itu, penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga menjadi fokus utama dalam usulan reformasi tersebut.

Ketua KPRP, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bersifat substansial dan berpotensi membawa dampak besar terhadap transformasi Polri ke depan. Ia menyebutkan bahwa perubahan yang diusulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan kultural dalam tubuh kepolisian.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selama ini, Polri kerap menjadi sorotan publik terkait berbagai isu, mulai dari penegakan hukum hingga profesionalisme aparat. Oleh karena itu, reformasi yang komprehensif dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki citra dan kinerja lembaga tersebut.

Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyambut baik laporan yang disampaikan oleh KPRP. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mempelajari secara mendalam setiap rekomendasi yang diajukan sebelum mengambil langkah lanjutan. Presiden juga menekankan pentingnya reformasi yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Selain revisi undang-undang, KPRP juga mengusulkan perubahan terhadap puluhan aturan internal Polri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Reformasi internal ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, proses reformasi ini juga akan melibatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci dalam mewujudkan reformasi Polri yang efektif dan berkelanjutan.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Reformasi yang setengah hati dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak signifikan, sehingga diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat.

Dengan dimulainya proses reformasi ini, harapan besar muncul dari masyarakat agar Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan dipercaya. Transformasi ini tidak hanya penting bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Ke depan, implementasi dari rekomendasi KPRP akan menjadi penentu keberhasilan reformasi Polri. Pemerintah diharapkan mampu mengawal proses ini dengan baik, mulai dari tahap perumusan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, reformasi Polri tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata.