DPRD Jatim Desak Pertamina Segera Atasi Kelangkaan Solar, Waspadai Lonjakan Inflasi

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang terjadi belakangan ini di berbagai wilayah Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Fraksi PAN sekaligus Anggota Komisi C DPRD Jatim, Abdulah Abubakar, mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera turun tangan mengatasi persoalan ini guna mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.

Abdulah mengingatkan bahwa ketersediaan energi, baik BBM maupun listrik, sangat erat kaitannya dengan urat nadi pertumbuhan ekonomi. Terganggunya pasokan energi, menurutnya, akan langsung berdampak pada sektor-sektor vital.

“Saya mengingatkan kepada Pertamina bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat dekat sekali dengan bahan bakar, seperti solar dan bensin, serta kelistrikan.

Oleh karena itu, Pertamina harus mengetahui secara detail terkait ketersediaan pasokan bahan bakar di lapangan, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” ujar Abdulah di Surabaya.

Ia menyoroti fenomena banyaknya kendaraan angkutan barang, khususnya truk, yang terpaksa berhenti atau menumpuk di pinggir jalan dan jalan tol akibat kesulitan mendapatkan solar. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu rantai pasok dan distribusi barang.

“Pertamina harus turun ke bawah dan menghitung ulang alokasi dan kebutuhan. Sekarang banyak truk yang terhenti di jalan tol dan pinggir jalan. Jika ini tidak segera dicek dan ditangani, laju inflasi akan melonjak lebih tinggi. Ketersediaan bahan makanan akan terhambat (delay), begitu pula dengan bahan baku produksi,” tegasnya.

Untuk mencari solusi komprehensif, Abdulah mendorong adanya rekonsiliasi antara Pertamina, pengusaha SPBU, BPH Migas, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Ia meminta agar masalah kelangkaan ini segera dilaporkan secara transparan ke tingkat kementerian jika memang terdapat kendala pasokan atau kuota.

“Sekarang waktunya untuk rekonsiliasi. Kalau memang pasokannya kurang atau ada kendala lain, silakan lapor ke Menteri terkait kejadian di lapangan ini. Intinya, kami berharap masyarakat tidak menanggung beban terlalu berat akibat inflasi. Jika bisa dimitigasi dari sekarang, maka harus segera dilakukan agar pasokan BBM kembali lancar, harga bahan pokok stabil, dan kegiatan produksi berjalan baik,” papar Abdulah.

Sebagai Anggota Komisi C yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Abdulah juga menyatakan kesiapannya untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi jika kelangkaan terus berlanjut.

“Kami akan mengusulkan kepada Ketua Komisi C untuk segera berkirim surat dan menggelar audiensi dengan pihak Pertamina. Bila perlu, kami juga akan berkoordinasi dengan komisi terkait di DPR RI atau kementerian teknis. Tujuannya satu, agar kita mendapat kejelasan dan memastikan pasokan BBM di Jawa Timur tetap tersedia. Sebab, kelangkaan satu hari saja sudah menimbulkan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian,” pungkasnya.