Hentikan Ego Sektoral, Legislator PDIP Minta BJKA dan Pemprov Sinergi Amankan Perlintasan Rel.L

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Jember-Lumajang, Eko Yunianto, menaruh perhatian serius terhadap kerawanan kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ia mendesak adanya langkah konkret dari berbagai instansi terkait untuk mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat di atas ego sektoral.

Saat ini, pihak BJKA (Badan Jalur Kereta Api) diketahui tengah melakukan pemetaan titik-titik perlintasan. Namun, sembari menunggu proses pemetaan tersebut rampung, Eko mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra saat melintasi jalur kereta api yang belum dilengkapi fasilitas pengamanan.

“Harapan saya, karena saat ini sedang proses pemetaan, masyarakat harus lebih berhati-hati lagi. Terutama untuk BJKA, kami meminta agar segera mewadahi fasilitas keselamatan tersebut. Bagaimanapun caranya, keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegas Eko Yunianto.

Pelepasan Aset Pemprov demi Keselamatan

Salah satu poin krusial yang disoroti Eko adalah persoalan administratif lahan yang seringkali menjadi kendala pembangunan pos atau palang pintu.

Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak ragu untuk melepas atau menghibahkan aset tanahnya jika lokasi tersebut merupakan akses utama keluar-masuk masyarakat yang melintasi rel.

“Untuk Pemprov, jika memang ada wilayah atau tanahnya yang notabene menjadi tempat keluar-masuknya masyarakat di lintasan kereta, kami harap segera berkoordinasi.

Jika perlu, segera lepaskan aset atau hibahkan kepada BJKA agar fasilitas keselamatan bisa segera dibangun. Keselamatan jauh lebih penting,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti seringnya terjadi tumpang tindih kewenangan atau “ego sektoral” antar-tingkatan pemerintah yang menghambat solusi di lapangan.

Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan BJKA tidak saling lempar tanggung jawab atau terjebak dalam perselisihan yang tidak produktif (eker-ekeran).

“Jangan sampai ada ‘ekosektoral’. Pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, dan BJKA harus saling bersinergi dan menyadari peran masing-masing. Menurut hemat saya, segera bersinergi demi keselamatan masyarakat.

Transportasi penting agar bisa berjalan lancar, namun masyarakat juga harus terlindungi agar kecelakaan tidak terus berulang,” tutupnya.

Eko berharap koordinasi cepat ini dapat segera membuahkan hasil nyata di lapangan, mengingat tingginya risiko kecelakaan di wilayah-wilayah perlintasan sebidang yang selama ini tidak terjaga.