SURABAYA | BERITA ADIKARA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) 2026 sebagai upaya memperbaiki pendataan dan memastikan bantuan sosial (bansos) diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Program ini menjadi bagian dari transformasi digital pemerintah dalam mempercepat proses validasi penerima bantuan agar lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Perlinsos Digital di Kota Surabaya dilakukan melalui proses pendaftaran dan verifikasi data warga. Sistem ini menggunakan integrasi data kependudukan serta teknologi verifikasi, termasuk pencocokan identitas dan verifikasi wajah, untuk memastikan kesesuaian antara data penerima dengan kondisi sebenarnya.

Wali Kota Surabaya bersama jajaran pemerintah daerah mengimbau warga agar segera memperbarui data kependudukan maupun data aset pribadi. Hal tersebut penting karena data yang tidak sesuai, seperti aset yang sudah berpindah kepemilikan tetapi masih tercatat atas nama pemilik lama, dapat memengaruhi proses penilaian kelayakan penerima bansos.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan seluruh data yang bersifat subjektif sudah tertib. Contohnya, apabila warga pernah memiliki kendaraan atau tanah tetapi sudah dijual, perubahan kepemilikan harus segera diurus agar tidak menghambat proses verifikasi dalam sistem Perlinsos Digital.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan ribuan agen pendamping untuk membantu warga yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses perangkat digital atau belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Para agen tersebut berasal dari unsur pemerintah dan lingkungan masyarakat seperti ketua RT, RW, lurah, camat, serta ASN pendamping.

Melalui sistem baru ini, pemerintah berharap proses penyaluran bansos seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan lebih efektif. Digitalisasi ini juga ditujukan untuk mengurangi kesalahan pendataan, baik warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata maupun warga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat namun masih masuk daftar penerima.

Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan Perlinsos Digital. Tahapan uji coba dilakukan mulai Juni hingga Juli 2026, dengan target pendaftaran dan verifikasi data penerima bantuan selesai pada 7 Juli 2026.

Dengan penerapan sistem berbasis data digital, Pemkot Surabaya berharap penyaluran bantuan sosial ke depan tidak lagi bergantung pada proses manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Pemerintah menilai sistem ini dapat menciptakan mekanisme bantuan yang lebih objektif karena keputusan penerima didasarkan pada data yang terintegrasi dari berbagai sumber.