Serap Aspirasi di Demak Timur, Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Rasiyo Urai Persoalan DTSN hingga Bantuan Pendidikan

0
339

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Rasiyo, M.Si., menggelar kegiatan serap aspirasi (reses) bersama warga di kawasan Demak Timur 55, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan masukan, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial, akses bantuan pendidikan, hingga perbaikan infrastruktur lingkungan.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menanggapi keluhan warga yang tidak lagi menerima bantuan sosial, Rasiyo menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Menurutnya, perubahan peringkat kesejahteraan atau desil ke angka yang lebih tinggi menandakan adanya peningkatan taraf ekonomi warga dalam sistem pendataan.

“Kalau peringkat desil di DTSN itu makin naik, misalnya dari desil 1, 2, 3, atau 5 menjadi desil 6, secara data itu artinya kondisi warga dinilai lebih sejahtera. Namun, di lapangan banyak warga yang merasa dulu menerima bantuan dan sekarang tidak lagi,” ujar Rasiyo di hadapan peserta reses.

Ia menilai, kondisi indikator kesejahteraan di Kota Surabaya secara umum memang cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Oleh karena itu, Rasiyo mendorong pengurus RT, RW, serta jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dampak pemutakhiran DTSN, mengingat tidak seluruh warga terdampak pencoretan bantuan.

Selain persoalan bantuan sosial, Rasiyo juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi. Ia menegaskan bahwa program bantuan pendidikan bagi siswa pintar memiliki batasan kriteria yang ketat, yakni diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4.

Untuk mempermudah proses pengajuan dan pengawasan, Rasiyo menyebut pelaporan data pendidikan kini telah dibagi sesuai kewenangan masing-masing instansi.

“Kalau jenjang SMA dan SMK, pelaporannya langsung ditangani Dinas Pendidikan Provinsi. Sementara untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga alurnya sekarang jauh lebih jelas dan mudah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, warga turut menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan bantuan sosial kemasyarakatan, perbaikan sarana rumah ibadah (masjid), serta kondisi jalan di sekitar kawasan Demak. Terkait infrastruktur jalan, Rasiyo menyatakan perlu adanya pemetaan kewenangan antara jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebelum penganggaran dilakukan.

“Nanti akan saya cek terlebih dahulu apakah Jalan Demak itu masuk kategori jalan provinsi atau jalan kota. Jika statusnya jalan provinsi, perbaikannya bisa kita dorong melalui Dinas Cipta Karya,” kata Rasiyo.

Ia menambahkan, DPRD Jawa Timur telah menyiapkan dukungan penganggaran yang diharapkan mampu memenuhi ketentuan 40 persen mandatory spending untuk program prioritas masyarakat. Selanjutnya, pihak terkait akan mengawal proses administrasi pengajuan aspirasi warga agar dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.