Aksi Protes Spanduk Greenpeace di Bundaran HI, Desak Pemerintah Serius Tangani Karhutla

0
1
Aksi Protes Spanduk Greenpeace di Bundaran HI, Desak Pemerintah Serius Tangani Karhutla

JAKARTA | BERITA ADIKARA – Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes dengan membentangkan spanduk berukuran besar di Monumen Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap penanganan krisis iklim dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Aksi ini dilakukan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui pesan yang disampaikan di salah satu kawasan paling ramai di ibu kota, Greenpeace ingin mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan meningkatnya beban ekonomi rumah tangga.

Sejak sekitar pukul 06.00 WIB, sejumlah aktivis yang memiliki kemampuan memanjat memasang dua spanduk raksasa di bagian atas monumen. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim”, sedangkan spanduk lainnya membawa pesan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Pesan tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih konkret dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Karhutla dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat

Greenpeace menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terus menjadi ancaman di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran yang menghasilkan kabut asap tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan warga, kegiatan belajar, transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampak tersebut menjadi semakin berat bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ketika kualitas udara memburuk, warga dapat menghadapi pengeluaran tambahan untuk perlindungan kesehatan. Sementara itu, terganggunya pekerjaan dan kegiatan perdagangan berpotensi mengurangi pendapatan rumah tangga.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menegaskan bahwa organisasi tersebut ingin mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan dampak krisis iklim terhadap kehidupan sehari-hari. Menurut Greenpeace, cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat memperburuk kerentanan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang bergantung pada pendapatan harian.

Dalam aksi tersebut, Greenpeace juga mengaitkan persoalan lingkungan dengan meningkatnya biaya hidup. Organisasi itu menilai bahwa kebijakan iklim seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan alam, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang sehat dan tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Greenpeace turut merujuk hasil surveinya mengenai dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat. Dalam laporan yang disampaikan organisasi tersebut, 41 persen responden menyatakan merasakan dampak terhadap pola konsumsi dan biaya pangan, sementara 39 persen merasakan pengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan. Sebanyak 20 persen lainnya menyebut dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Angka tersebut merupakan hasil survei Greenpeace, sehingga perlu dipahami sesuai cakupan responden dan wilayah penelitian yang digunakan.

Enam Aktivis Turun dan Dibawa untuk Pemeriksaan

Aksi Greenpeace menarik perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Bundaran HI. Setelah spanduk dipasang, aparat keamanan meminta para aktivis turun dari monumen. Proses penurunan dilakukan dengan peralatan keselamatan dan bantuan petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta.

Enam aktivis, terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan, akhirnya berhasil turun. Mereka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan awal. Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan mengalami kondisi lemas ketika turun sehingga mendapatkan penanganan medis.

Greenpeace menyatakan bahwa para aktivis turun atas pertimbangan keselamatan. Juru Kampanye Keadilan Iklim Jeanny Sirait juga menjelaskan bahwa tim mendapat pendampingan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Pada tahap pemeriksaan awal tersebut, belum ada penetapan tindak pidana terhadap para aktivis yang dilaporkan oleh pihak Greenpeace.

Sementara itu, kepolisian menyampaikan bahwa keselamatan para aktivis menjadi prioritas dalam proses evakuasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E. P. Hutagalung menyatakan bahwa aparat akan menelusuri cara para aktivis mengakses bagian atas monumen, termasuk melalui rekaman kamera pengawas.

Kepolisian juga mengingatkan bahwa Bundaran HI merupakan kawasan cagar budaya yang harus dijaga. Oleh sebab itu, penyampaian aspirasi di ruang publik perlu mempertimbangkan keselamatan, ketertiban, dan perlindungan terhadap bangunan bersejarah.

Desakan agar Pemerintah Mengambil Langkah Nyata

Aksi ini memperlihatkan bahwa krisis iklim semakin menjadi bagian dari perdebatan mengenai kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Bagi Greenpeace, upaya menangani bencana ekologis harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang melindungi penghidupan warga, mengendalikan kerusakan lingkungan, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah diharapkan memperkuat pencegahan karhutla, meningkatkan pengawasan terhadap pembukaan lahan, menindak pelanggaran lingkungan berdasarkan bukti, serta memastikan pemulihan kawasan yang terbakar dilakukan secara berkelanjutan. Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi mengenai hasil penanganan bencana juga penting agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Pada akhirnya, pesan yang disampaikan Greenpeace di Bundaran HI bukan sekadar kritik melalui spanduk, melainkan seruan agar persoalan lingkungan ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan sudah cukup melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan tuntutan tersebut menjadi langkah nyata. Penanganan karhutla yang konsisten, perlindungan masyarakat terdampak, dan kebijakan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menjadi bagian penting dalam menjawab kekhawatiran yang disuarakan para aktivis.