DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

0
17
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

JAKARTA | BERITA ADIKARA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Pengesahan regulasi ini menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Pasalnya, pembahasan mengenai aturan perampasan aset telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun sejak pertama kali diusulkan pada 2008.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan dari seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir. Persetujuan tersebut kemudian disampaikan secara bersama-sama dan ditandai dengan ketukan palu sebagai simbol resmi disahkannya RUU menjadi undang-undang.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan pada tingkat pertama oleh Komisi III DPR bersama pemerintah. Dalam proses tersebut, Panitia Kerja (Panja) membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri dari 160 DIM yang tidak mengalami perubahan, 135 DIM berkaitan dengan penyempurnaan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM baru ditambahkan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut juga melibatkan berbagai masukan dari masyarakat, pakar, dan organisasi melalui rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Upaya tersebut dilakukan agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum sekaligus mempertimbangkan kepentingan publik.

Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana. Cakupan kejahatan yang dapat menjadi dasar perampasan tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Selain itu, regulasi tersebut turut memberikan perhatian terhadap kejahatan ekonomi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Penipuan dan penggelapan melalui sarana digital yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan praktik perdagangan saham ilegal, termasuk dalam ruang lingkup pengaturan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal sebagai non-conviction based forfeiture. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu negara menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama ketika proses penanganan perkara menghadapi hambatan tertentu.

Meski demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan. Tahapannya mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan kepada pengadilan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak dapat dipahami sebagai tindakan penyitaan tanpa batas atau tanpa pengawasan hukum.

Undang-undang ini juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Ketentuan tersebut diperlukan untuk menghindari perampasan terhadap harta milik orang lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Di sisi lain, pengembalian aset kepada korban juga menjadi bagian penting dari pengaturan agar pemulihan kerugian tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara.

Untuk mendukung pelaksanaannya, regulasi ini mengatur pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset hasil tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan atau pengembalian aset. Sistem pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk memastikan proses berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menelusuri serta memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan aturan, keterbukaan pengelolaan aset, dan konsistensi pengawasan.

Berakhirnya penantian selama 18 tahun menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum berbasis pemulihan aset. Tantangan berikutnya adalah memastikan kewenangan yang diberikan melalui undang-undang tersebut benar-benar digunakan secara adil, profesional, dan tidak disalahgunakan.