Demo Besar di Prancis Berujung Kerusuhan, 2.400 Orang Ditangkap hingga 19 Oktober 2026

PARIS | BERITA ADIKARA – Gelombang demonstrasi yang melanda Prancis masih menjadi perhatian pemerintah hingga Senin, 19 Oktober 2026. Aksi yang awalnya dipicu keresahan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, memburuknya layanan publik, dan persoalan pendidikan berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah. Bentrokan dengan aparat, penjarahan toko, serta pembakaran bangunan dilaporkan terjadi di beberapa kota besar.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menurut laporan Reuters dan Associated Press, lebih dari 2.400 orang telah ditangkap setelah rangkaian demonstrasi pada akhir pekan. Kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada bangunan publik dan pusat perbelanjaan. Di Paris dan Marseille, aparat kepolisian dikerahkan untuk mengendalikan massa serta mencegah aksi penjarahan berlanjut.

Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pendukung gerakan buruh. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, meningkatnya pengeluaran rumah tangga, serta layanan pendidikan yang dinilai belum memadai. Sebagian demonstran juga menuntut perbaikan fasilitas sekolah dan penanganan kekurangan tenaga pengajar.

Kerusuhan Meluas ke Sejumlah Kota

Situasi memburuk pada Sabtu, 17 Oktober, ketika demonstrasi berskala nasional diwarnai bentrokan dan perusakan. Di Paris, sejumlah toko dilaporkan dijarah, sementara fasilitas umum mengalami kerusakan. Bentrokan juga terjadi di kota-kota lain, termasuk Marseille dan Limoges.

Salah satu insiden yang menyita perhatian terjadi di Limoges, ketika balai kota dilanda kebakaran. Kerusakan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah daerah yang harus menangani dampak kerusuhan sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat.

Meski demikian, tidak seluruh aksi berlangsung ricuh. Ratusan ribu orang dilaporkan mengikuti demonstrasi di berbagai kota, dan banyak di antaranya menyampaikan tuntutan secara damai. Pemerintah membedakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari tindakan kekerasan dan penjarahan yang dilakukan sebagian kelompok.

Macron Tolak Pengunduran Diri Menteri Dalam Negeri

Di tengah meningkatnya tekanan publik, Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez pada Senin, 19 Oktober 2026. Macron meminta Nuñez tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga kesinambungan komando kepolisian dan aparat keamanan.

Pemerintah juga mendorong penyusunan langkah baru untuk menangani pelaku penjarahan serta mencegah kerusuhan serupa kembali terjadi. Macron sebelumnya menyerukan ketenangan dan menegaskan bahwa aspirasi demonstran yang berlangsung damai perlu dibedakan dari aksi perusakan.

Sementara itu, pemerintah menghadapi tuntutan untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian. Sejumlah toko dan bangunan rusak, sehingga pemulihan diperkirakan membutuhkan biaya besar.

Ketidakpuasan Sosial Masih Menjadi Tantangan

Perkembangan demonstrasi ini memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi Prancis tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga ketidakpuasan sosial yang telah berkembang selama beberapa waktu. Kenaikan biaya hidup dan kekhawatiran terhadap kualitas layanan publik menjadi faktor yang mendorong masyarakat turun ke jalan.

Pemerintah kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni memulihkan ketertiban dan merespons tuntutan warga. Penanganan yang hanya berfokus pada keamanan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar berisiko membuat ketegangan kembali meningkat.

Hingga 19 Oktober 2026, situasi masih berkembang. Perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah dalam mengendalikan kerusuhan, memulihkan fasilitas yang rusak, serta membuka ruang penyelesaian bagi tuntutan masyarakat.