Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Surabaya, Soroti BBM, MBG, Rupiah, dan RUU Polri

SURABAYA | BERITA ADIKARA — Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali bergema di Kota Surabaya. Pada Senin, 15 Juni 2026, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan elemen gerakan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya. Demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga kebutuhan masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri).

Sejak pagi, kawasan sekitar Gedung DPRD Surabaya mulai dipadati massa aksi yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Mereka membawa spanduk, poster, dan berbagai atribut demonstrasi yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah peserta aksi juga mengenakan almamater kampus masing-masing sebagai simbol identitas dan solidaritas gerakan mahasiswa.

Aksi yang digagas oleh aliansi organisasi mahasiswa tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Puluhan personel kepolisian disiagakan di sekitar lokasi guna memastikan demonstrasi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Meski demikian, suasana aksi tetap berlangsung dinamis dengan berbagai orasi yang disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa.

Dalam orasinya, para demonstran menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin berat bagi masyarakat. Mereka menilai berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir belum mampu memberikan solusi konkret terhadap meningkatnya beban hidup masyarakat. Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, yang dianggap semakin membebani kelompok masyarakat menengah.

Mahasiswa menilai bahwa kenaikan harga energi memiliki dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan. Ketika harga bahan bakar meningkat, biaya distribusi barang juga ikut naik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar. Kondisi tersebut dinilai mempersempit daya beli masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir juga menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global.

Selain persoalan BBM, massa aksi juga mengangkat isu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut mereka, melemahnya mata uang nasional berpotensi memperburuk kondisi ekonomi karena dapat meningkatkan biaya impor berbagai komoditas dan bahan baku industri. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mereka meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan. Menurut mereka, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dapat diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan layak.

Tak hanya isu ekonomi, demonstrasi juga diwarnai kritik terhadap pembahasan dan pengesahan RUU Polri. Para mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam rancangan regulasi tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga prinsip checks and balances serta memastikan bahwa setiap produk hukum tetap menjunjung tinggi hak-hak sipil masyarakat.

Kekhawatiran terhadap RUU Polri menjadi salah satu tema dominan dalam orasi yang disampaikan dari atas mobil komando. Sejumlah mahasiswa menyatakan bahwa proses penyusunan regulasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Menurut mereka, keterbukaan dalam proses legislasi merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi.

Untuk menarik perhatian publik, massa aksi sempat melakukan pembakaran ban bekas di depan gedung DPRD. Aksi simbolik tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Asap hitam yang membumbung di depan gedung dewan menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak kepada rakyat.

Meski diwarnai pembakaran ban, aksi secara umum berlangsung tertib dan kondusif. Aparat keamanan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta demonstrasi. Tidak terlihat adanya bentrokan maupun tindakan represif selama aksi berlangsung. Mahasiswa juga secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka melalui mimbar bebas yang didirikan di depan kompleks DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan mahasiswa menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pihak DPRD. Mereka meminta wakil rakyat di tingkat daerah untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait. Para demonstran berharap suara yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan publik ke depan.

Aksi ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai kelompok masyarakat yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui demonstrasi damai, mereka berupaya menyampaikan pandangan dan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.