Dua Tahun Prabowo-Gibran: Mengevaluasi Janji, Kinerja, dan Keberpihakan kepada Rakyat

JAKARTA | BERITA ADIKARA – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintah telah menjalankan berbagai program prioritas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, memasuki tahun ketiga, pertanyaan mendasar perlu diajukan: sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Evaluasi pemerintahan tidak semestinya berhenti pada banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang dialokasikan, atau pernyataan mengenai keberhasilan pembangunan. Ukuran terpenting justru terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat, seperti kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Daya Beli dan Lapangan Kerja Perlu Menjadi Prioritas

Salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat baik dalam laporan statistik belum tentu dirasakan secara merata apabila harga kebutuhan pokok tetap membebani rumah tangga dan kesempatan kerja berkualitas belum tersedia secara luas.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar turun menjadi 47,7 persen, dari 83 persen pada Oktober 2024. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa tingkat persetujuan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 44,5 persen dalam survei yang dirilis pada 16 Oktober 2026. Kedua indikator tersebut mengukur hal berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga

Angka-angka itu seharusnya menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar dianggap sebagai dinamika politik. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang paling dirasakan masyarakat, memperluas kesempatan kerja produktif, memperkuat usaha kecil, serta memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Program Unggulan Harus Disertai Pengawasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program tersebut memiliki tujuan penting, yakni mendukung pemenuhan gizi dan meningkatkan kualitas generasi muda. Akan tetapi, besarnya tujuan harus diimbangi dengan pelaksanaan yang transparan, pengawasan mutu makanan, ketepatan penerima manfaat, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap persoalan yang muncul di lapangan. Apabila ditemukan masalah distribusi, kualitas makanan, atau pengelolaan anggaran, perbaikan harus dilakukan berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang jelas. Kritik terhadap pelaksanaan program tidak otomatis berarti menolak tujuan peningkatan gizi anak.

Prinsip yang sama seharusnya diterapkan pada program prioritas lainnya, termasuk pembangunan koperasi desa. Keberhasilan tidak cukup dihitung dari jumlah fasilitas yang dibangun atau lembaga yang dibentuk. Dampaknya terhadap pendapatan warga, keberlanjutan usaha, dan akses ekonomi masyarakat juga perlu diukur secara berkala.

Demokrasi dan Ruang Kritik Tidak Boleh Menyempit

Selain ekonomi, kualitas demokrasi merupakan aspek penting dalam menilai dua tahun pemerintahan. Laporan evaluasi The Indonesian Institute yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026 menyoroti tantangan terkait ruang dialog, partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. <Cite refs={[“turn396568search1”]} />

Kritik dari mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil semestinya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintah yang mampu menjawab kritik dengan data, argumentasi, dan tindakan korektif.

Di sisi lain, kritik publik juga perlu disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan informasi yang dapat diperiksa, bukan sekadar tuduhan tanpa bukti. Dialog yang sehat membutuhkan keterbukaan dari pemerintah sekaligus tanggung jawab dari masyarakat.

Evaluasi Harus Berujung pada Perbaikan Nyata

Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadikan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan, bukan hanya menyusun laporan pencapaian. Pemerintah dapat memperkuat transparansi anggaran, memublikasikan indikator keberhasilan yang terukur, serta menjelaskan secara terbuka program mana yang berhasil, perlu diperbaiki, atau sebaiknya dihentikan.

Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan bukanlah garis akhir, melainkan kesempatan untuk mengoreksi arah pembangunan. Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan menjalankan program, tetapi juga oleh kemampuan memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat secara adil.

Rakyat membutuhkan bukti bahwa janji politik diterjemahkan menjadi perubahan nyata. Karena itu, evaluasi terhadap Prabowo-Gibran perlu berpusat pada kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, integritas pemerintahan, dan terjaganya demokrasi. Pemerintah yang bersedia mendengar kritik dan memperbaiki kekurangan akan memiliki peluang lebih besar untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.