Demonstrasi Serentak di Berbagai Daerah, Mahasiswa Desak Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran

NASIONAL | BERITA ADIKARA – Gelombang demonstrasi mewarnai peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi berlangsung di sejumlah daerah, melibatkan mahasiswa, aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya. Para demonstran menyampaikan beragam kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan ekonomi, hingga biaya pendidikan dan kebebasan berpendapat.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Momentum dua tahun pemerintahan menjadi kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan sejak Prabowo dan Gibran dilantik pada Oktober 2024. Demonstrasi tersebut tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga dilaporkan terjadi di Yogyakarta, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar.

Ribuan Personel Disiagakan di Jakarta

Di ibu kota, aparat kepolisian menyiapkan sekitar 9.500 personel gabungan untuk mengamankan berbagai titik demonstrasi. Pengamanan dilakukan guna menjaga ketertiban, mengantisipasi gangguan lalu lintas, serta memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas di sekitar lokasi aksi.

Salah satu titik demonstrasi berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat bergantian menyampaikan orasi. Peserta sengaja tidak seluruhnya mengenakan jaket almamater agar aksi dapat menjadi ruang bersama bagi mahasiswa dan masyarakat sipil.

Dalam demonstrasi tersebut, peserta menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab, serta memulihkan ekosistem yang rusak. Kedua, pemerintah didesak membenahi tata kelola ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Tuntutan berikutnya meliputi penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Mahasiswa menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar pada 28 Oktober apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons memadai.

Aksi di Tugu Tani berakhir pada malam hari dengan massa membubarkan diri secara bertahap. Situasi di lokasi tersebut dilaporkan relatif kondusif setelah peserta menyampaikan aspirasi dan memasang spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah.

Greenpeace Soroti Krisis Iklim

Selain demonstrasi mahasiswa, aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mereka membentangkan spanduk berukuran besar yang menyerukan penanganan krisis iklim dan penurunan biaya hidup.

Aksi tersebut menyoroti keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Karhutla yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dinilai tidak hanya merusak hutan dan habitat satwa, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan serta aktivitas warga.

Enam aktivis Greenpeace sempat dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait aksi tersebut. Mereka kemudian dibebaskan pada malam hari setelah menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam.

Demonstrasi Yogyakarta Berakhir Ricuh

Situasi berbeda terjadi di Yogyakarta. Aksi mahasiswa di sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro, sempat memanas ketika sebagian demonstran berusaha memasuki area gedung dan dihalangi aparat. Insiden saling dorong terjadi beberapa kali, disertai aksi vandalisme dan lemparan botol air mineral.

Ketegangan berlanjut hingga malam. Menurut laporan Tirto, sekelompok orang yang disebut sebagai anggota organisasi kemasyarakatan diduga mengejar dan mengeroyok peserta demonstrasi. Rekaman yang beredar memperlihatkan sejumlah orang membawa kayu, tongkat, dan benda tumpul saat mengejar massa. Rangkaian kejadian tersebut membuat aksi di Yogyakarta menjadi salah satu titik paling tegang dalam demonstrasi hari itu.

Mahasiswa di Yogyakarta turut menyoroti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, persoalan distribusi BBM bersubsidi, kondisi ekonomi, serta perlunya menjaga kewenangan sipil dan akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah Dihadapkan pada Tuntutan Evaluasi

Demonstrasi pada 20 Oktober memperlihatkan bahwa sejumlah kelompok masyarakat masih menginginkan perubahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Beragamnya tuntutan menunjukkan bahwa persoalan yang diperdebatkan tidak terbatas pada satu sektor, melainkan mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.

Bagi pemerintah, aspirasi tersebut menjadi tantangan untuk menjelaskan capaian program sekaligus memperbaiki kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan warga. Di sisi lain, penyampaian pendapat secara damai perlu dilindungi, sementara tindakan kekerasan dan perusakan harus ditangani berdasarkan hukum.

Peristiwa ini menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak hanya berlangsung melalui lembaga formal atau survei opini publik. Demonstrasi juga menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Respons pemerintah terhadap aspirasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan menuju tahun ketiga. Masyarakat menantikan langkah konkret yang dapat menjawab persoalan yang mereka suarakan, bukan sekadar pernyataan atau janji perbaikan.