Kemendagri Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah Pendukung MBG

JAKARTA | BERITA ADIKARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan dan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu kreativitas kepala daerah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik hingga tingkat daerah. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat, ketersediaan fasilitas pelayanan, serta pengawasan operasional di lapangan.

Dalam keterangannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), Tito menjelaskan bahwa insentif fiskal sebesar Rp1 triliun diperlombakan melalui tiga gelombang dan enam wilayah atau regional. Skema ini dirancang untuk menciptakan persaingan yang sehat antarpemerintah daerah agar masing-masing berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian pembangunan.

Menurut Tito, penghargaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, tetapi juga mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pelaksanaannya. Pemerintah berharap kepala daerah mampu mengambil langkah kreatif untuk memastikan program MBG berjalan secara efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tito juga menyampaikan bahwa pada 2027, dukungan dan kreativitas kepala daerah dalam menyukseskan MBG direncanakan menjadi salah satu kategori penilaian dalam pemberian penghargaan. Pemerintah ingin mendorong kepala daerah agar tidak sekadar menjalankan instruksi, tetapi juga mampu mengembangkan solusi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Dalam skema penghargaan yang disampaikan, pemerintah menyiapkan insentif sebesar Rp3 miliar untuk peringkat pertama, Rp2 miliar bagi peringkat kedua, dan Rp1 miliar untuk peringkat ketiga. Penilaian mencakup kategori pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Tito menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan anggaran insentif tersebut. Kerja sama antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan diperlukan agar pemberian penghargaan dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah secara terukur.

Selain memberikan insentif, Kemendagri menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas atau Satgas MBG di setiap daerah. Satgas tersebut diperlukan untuk membantu mengoordinasikan pengawasan, khususnya terhadap fasilitas pelayanan yang menyiapkan makanan bagi para penerima manfaat program.

Tito mengatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah membentuk Satgas MBG, tetapi masih terdapat daerah yang belum memenuhi arahan tersebut. Oleh karena itu, Kemendagri memberikan waktu satu minggu kepada pemerintah daerah yang belum membentuk satgas untuk segera menindaklanjutinya.

Apabila tenggat tersebut tidak dipenuhi, Kemendagri menyatakan akan mengumumkan daerah yang belum menjalankan instruksi dan mengirimkan surat teguran. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program sekaligus memastikan pengawasan tidak terhambat akibat belum terbentuknya struktur koordinasi.

Salah satu tugas utama Satgas MBG adalah memeriksa kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni fasilitas yang berperan dalam penyiapan dan distribusi makanan bergizi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu fasilitas layak melanjutkan operasional, membutuhkan perbaikan, atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam proses tersebut, tersedia 14 indikator pemeriksaan yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hasil inspeksi diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut terhadap fasilitas yang belum memenuhi standar pelayanan.

Pengawasan SPPG menjadi penting karena keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang disalurkan. Kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, keamanan pengolahan, ketepatan distribusi, dan kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi penerima juga perlu diperhatikan. Pemeriksaan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi persoalan lebih awal sehingga risiko gangguan pelayanan dapat ditekan.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok lokal untuk terlibat dalam rantai distribusi program. Apabila dikelola dengan baik, keterlibatan tersebut dapat memperluas pasar bagi produk lokal dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan anggaran, kualitas pelayanan, serta penanganan pengaduan masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi agar tujuan peningkatan gizi tidak terabaikan.

Melalui kombinasi insentif fiskal, pembentukan Satgas MBG, dan pemeriksaan kelayakan SPPG, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat berlangsung lebih terkoordinasi. Pemerintah daerah pun didorong untuk meningkatkan kinerja melalui inovasi dan pengawasan yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau penghargaan yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan yang tepat sasaran, kualitas makanan yang terjaga, serta pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, insentif fiskal diharapkan menjadi pendorong peningkatan kinerja, bukan sekadar target kompetisi antardaerah.