Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Desak Pemerintah Pada Demo Yogyakarta.

YOGYAKARTA | BERITA ADIKARA – Ribuan mahasiswa, aktivis, kelompok masyarakat sipil, dosen, hingga suporter sepak bola menggelar aksi demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tersebut menjadi wadah penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Berdasarkan laporan sejumlah media, konsentrasi massa berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta dan di depan Gedung DPRD DIY. Para peserta membawa spanduk serta menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian. Mereka menyoroti sejumlah isu, mulai dari kesejahteraan buruh, kenaikan harga kebutuhan pokok, kerusakan lingkungan, hingga penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Salah satu kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut adalah Aliansi Jogja Memanggil (AJM). Aliansi ini menyoroti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya persoalan upah pekerja yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup layak. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan buruh dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam tuntutannya, AJM mendesak agar upah minimum di Yogyakarta ditetapkan berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak. Perwakilan aliansi menyebut angka Rp4,6 juta sebagai besaran upah yang mereka tuntut. Mereka menilai kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan biaya hidup masyarakat, termasuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, dan layanan kesehatan.

Selain persoalan ekonomi, massa juga menyoroti kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Mereka meminta pemerintah memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dasar dengan harga terjangkau. Menurut para demonstran, persoalan daya beli perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan keluarga pekerja dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Isu lingkungan turut menjadi salah satu fokus utama demonstrasi. Massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Tuntutan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak kebakaran, kerusakan ekosistem, serta risiko yang harus ditanggung masyarakat di wilayah terdampak.

Di bidang penegakan hukum, demonstran menyerukan penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya. Mereka menginginkan agar aparat dan lembaga negara menjamin kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat serta memperlakukan masyarakat secara adil di hadapan hukum. Selain itu, peserta aksi mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih transparan dan bertanggung jawab.

Persoalan dugaan korupsi di Stadion Mandala Krida juga mendapat perhatian khusus. Sejumlah suporter sepak bola dari kelompok pendukung PSIM Yogyakarta, PSS Sleman, dan Persiba Bantul turut menyuarakan tuntutan agar perkara tersebut diusut hingga tuntas. Mereka berharap proses hukum berjalan secara terbuka sehingga stadion dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan olahraga.

Di samping itu, AJM menyoroti persoalan pendidikan, konflik agraria, pengelolaan anggaran negara, serta kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan publik. Para demonstran meminta pemerintah mengevaluasi prioritas pembangunan agar penggunaan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan dasar.

Keterlibatan kalangan akademisi juga memberikan warna tersendiri dalam aksi tersebut. Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai keresahan generasi muda terhadap kondisi negara perlu disampaikan secara terbuka. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menentukan arah Indonesia menuju 2045. Momentum Sumpah Pemuda, lanjutnya, semestinya mendorong generasi muda untuk menyatukan berbagai keresahan menjadi gerakan bersama yang memperjuangkan perubahan.

Dalam pelaksanaannya, aksi di kawasan Titik Nol Kilometer dilaporkan berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara bergantian. Massa membacakan pernyataan sikap yang memuat empat tuntutan utama, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, pemberian upah layak dan penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian kriminalisasi terhadap rakyat, serta pengusutan dugaan korupsi Stadion Mandala Krida. Berdasarkan laporan media, massa mulai membubarkan diri pada sore hingga menjelang malam.

Demonstrasi Yogyakarta pada 28 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi mengenai masa depan bangsa. Para peserta berharap pemerintah menanggapi tuntutan mereka melalui langkah konkret, dialog terbuka, serta kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Aksi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Di tengah beragam tuntutan yang disuarakan, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mengedepankan komunikasi, menjaga ketertiban, serta mencari penyelesaian terhadap persoalan publik melalui mekanisme yang adil dan bertanggung jawab.