Aksi Damai Aliansi Cipayung Plus di DPRD Surabaya: Soroti Ekonomi, Program MBG, hingga Penolakan RUU Polri

SURABAYA | BERITA ADIKARA— Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Aksi ini mendapat respons positif dari pihak legislatif, di mana massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya untuk menggelar dialog dan audiensi.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi Cipayung Plus menyuarakan sejumlah tuntutan krusial yang tengah menjadi perhatian publik. Tuntutan utama yang disampaikan meliputi keresahan atas kondisi ekonomi saat ini, khususnya terkait lonjakan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta secara tegas menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Merespons aspirasi dari kalangan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya memberikan penjelasan komprehensif. Terkait isu energi yang sempat mencuat, pihak dewan mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

DPRD juga menegaskan komitmennya untuk senantiasa mengawal berbagai program pemerintah agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, DPRD Kota Surabaya membuka ruang kolaborasi dan mengundang elemen mahasiswa untuk aktif berperan sebagai pengawas independen dalam pelaksanaan program-program yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Kami siap membersamai apabila ditemukan penyelewengan atau kecurangan demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya di hadapan massa aksi.

Secara keseluruhan, demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Cipayung Plus tersebut dilaporkan berlangsung secara aman dan kondusif. Dialog interaktif antara mahasiswa dan wakil rakyat ini dinilai efektif sebagai wadah penyampaian aspirasi yang konstruktif guna memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.