Korban Angka Desil: Saat Hak Pendidikan Anak Dhuafa Terancam

Surabaya | Berita Adikara– Pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak setiap anak bangsa. Namun, birokrasi pendataan sering menjadi tembok tebal yang menghalangi mimpi anak-anak kurang mampu. Ironi itu terlihat dalam Seminar di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) yang melibatkan Rektor Siti Marwiyah, tokoh masyarakat Ahmad Dhani, dan Ketua LSM Jas merah bersama belasan calon mahasiswa dari kalangan dhuafa.

Akar masalahnya adalah data desil. Desil adalah pengelompokan kondisi ekonomi keluarga; semakin tinggi desil, semakin dianggap mampu. Sistem ini dipakai pemerintah sebagai acuan pemberian beasiswa, seperti KIP Kuliah. Sayangnya, data desil sering tidak akurat.

Ketua LSM Jasmera, yang biasa mendampingi anak yatim piatu dan keluarga miskin, menemukan banyak anak yang secara nyata hidup dalam kemiskinan justru tercatat pada desil tinggi. Akibatnya, mereka dianggap keluarga mampu dan haknya atas bantuan pendidikan otomatis gugur.

Salah satu calon mahasiswa dalam forum itu bercerita bahwa ia sudah mendaftar sejak berbulan-bulan lalu. Keinginannya mengubah nasib melalui pendidikan terhalang karena sistem menetapkannya pada desil 6 sampai 10. Padahal, kondisi ekonomi keluarganya jauh di bawah standar tersebut.

Ketika data statistik yang kaku gagal menggambarkan realitas kemiskinan di lapangan, sistem tidak lagi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Sistem itu justru berubah menjadi mesin pembunuh cita-cita. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sinkronisasi dan pembaruan data kemiskinan di kementerian terkait.

Dalam forum tersebut, para pendamping meminta Ahmad Dhani meneruskan aspirasi ini ke komisi terkait di DPR RI maupun langsung kepada Presiden. Permintaan itu bukan keluhan lokal, melainkan alarm bagi masalah sistemik berskala nasional.

Respons Rektor Unitomo, Siti Marwiyah, yang berjanji akan merumuskan solusi bagi 15 anak asuh LSM Jas merah

Keterbukaan kampus untuk memfasilitasi dialog dan mencari jalan keluar di luar sistem yang rigid menunjukkan bahwa wajah humanis pendidikan masih ada.

Namun, solusi sementara dari satu universitas tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ribuan anak lain yang mengalami nasib serupa.

Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap sengkarut data desil ini. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi data warga miskin adalah urgensi.

Sebab, merampas kesempatan kuliah seorang anak karena kesalahan data sama halnya dengan merampas masa depan bangsa.