TNI Tahan Letkol Arman, Rumah Dinas di Cijantung Diduga Dijadikan Markas Judi Online

JAKARTA | BERITA ADIKARA — Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menahan Letnan Kolonel Infanteri Arman untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggunaan rumah dinas sebagai tempat operasional judi online (judol). Rumah tersebut berada di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, dan diketahui merupakan rumah dinas yang ditempati Arman, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang bertugas di Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I/Jakarta.

Penahanan Arman dilakukan melalui Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya/Jayakarta sebagai bagian dari proses penyelidikan. Langkah tersebut diambil setelah aktivitas yang diduga berkaitan dengan operasional judi online di rumah dinas itu terungkap dan menjadi perhatian publik.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, membenarkan bahwa Arman telah menjalani pemeriksaan dan ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Pihak TNI masih mendalami dugaan keterlibatan yang bersangkutan, termasuk kemungkinan adanya pengetahuan atau peran dalam aktivitas yang berlangsung di rumah tersebut.

Hingga Jumat, 9 Oktober 2026, belum ada keterangan resmi yang memastikan sejauh mana Arman mengetahui ataupun terlibat dalam kegiatan judi online itu. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perwira tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap fakta dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun disiplin militer.

Terungkapnya dugaan markas judi online tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tidak biasa di salah satu rumah di Kompleks KPAD Cijantung. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh aparat setempat hingga dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang dimaksud.

Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi rumah tersebut untuk menindaklanjuti laporan yang diterima. Dari pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sejumlah orang dan perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas judi online.

Kasus ini kemudian menjadi perhatian setelah informasi mengenai penggerebekan tersebut beredar di media sosial. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sebuah rumah dinas di lingkungan kompleks militer dapat diduga digunakan sebagai tempat kegiatan ilegal.

TNI Angkatan Darat selanjutnya melakukan pendalaman untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada orang-orang yang diduga menjalankan operasional judi online, tetapi juga terhadap pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penggunaan rumah tersebut.

Penyelidikan diperlukan untuk mengetahui siapa yang mengelola kegiatan tersebut, bagaimana operasionalnya berlangsung, serta apakah terdapat pihak yang menyediakan fasilitas atau mengetahui aktivitas ilegal itu.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat mengamankan 11 orang yang diduga menjadi operator judi online. Seluruh orang yang diamankan merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.

Mereka kemudian dibawa ke Detasemen Polisi Militer untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi peran masing-masing orang, mengetahui bentuk kegiatan yang dijalankan, serta mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Selain mengamankan orang-orang yang berada di lokasi, petugas turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Barang bukti yang dilaporkan meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).

Banyaknya perangkat elektronik yang ditemukan menjadi salah satu aspek yang perlu didalami oleh penyidik. Komputer dan telepon seluler dapat digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga pemeriksaan terhadap perangkat tersebut diperlukan untuk memastikan fungsi, aktivitas, dan keterkaitannya dengan dugaan operasional judi online.

Namun, keberadaan perangkat elektronik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh orang yang diamankan melakukan tindak pidana. Penentuan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap memerlukan pemeriksaan, analisis barang bukti, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rumah yang menjadi lokasi pengungkapan kasus tersebut diketahui merupakan aset negara berupa rumah dinas jabatan yang ditempati Letkol Infanteri Arman. Ia bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kogartap I/Jakarta.

Status rumah tersebut menjadi perhatian karena fasilitas kedinasan pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan penugasan dan kebutuhan personel yang berhak menempatinya. Dugaan penggunaan rumah dinas untuk kegiatan ilegal pun memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pemanfaatan fasilitas milik negara.

Meski demikian, status Arman sebagai penghuni rumah tidak serta-merta membuktikan bahwa ia mengetahui atau terlibat dalam seluruh aktivitas yang diduga berlangsung di dalamnya. Hal inilah yang sedang didalami melalui pemeriksaan oleh Pomdam Jaya.

Kapuspen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut akan diperiksa sesuai kebutuhan penyelidikan. TNI juga menyatakan bahwa apabila keterlibatan prajurit terbukti, tindakan akan diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap Arman menjadi bagian dari upaya mengungkap persoalan secara menyeluruh. Penyidik perlu memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan, bentuk keterlibatan tertentu, atau pelanggaran lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kasus tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada orang-orang yang diduga menjalankan aktivitas judi online di lokasi.

Menurutnya, aparat perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan kegiatan, menyediakan tempat, atau mengetahui aktivitas tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk dari lingkungan militer, keterkaitannya perlu diperiksa berdasarkan bukti yang tersedia.

Perhatian tersebut berkaitan dengan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh. Pengungkapan operator di lapangan memang menjadi bagian dari penanganan perkara, tetapi penyidik juga perlu mencari informasi mengenai sumber kegiatan, pola operasional, dan pihak yang mungkin memperoleh keuntungan.

Meski begitu, dugaan adanya pihak yang mengendalikan atau melindungi kegiatan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta sebelum ditemukan bukti yang mendukungnya. Penyelidikan harus dilakukan secara objektif agar pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang tidak terbukti terlibat tidak dirugikan oleh kesimpulan prematur.