Demo Pelajar Memanas, Ribuan SMA di Perancis Terdampak Aksi Protes Nasional

PARIS | BERITA ADIKARA — Gelombang demonstrasi pelajar di Perancis semakin memanas seiring meluasnya aksi protes yang menuntut perbaikan sistem pendidikan nasional. Aksi yang melibatkan pelajar sekolah menengah atas (SMA) tersebut berkembang menjadi demonstrasi berskala nasional dan menyebabkan banyak sekolah mengalami gangguan kegiatan belajar mengajar. Pada awal Oktober 2026, hampir 2.000 sekolah dilaporkan mengalami pemblokiran atau penutupan akibat aksi massa yang berlangsung di berbagai wilayah.

Demonstrasi ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan pelajar terhadap kondisi pendidikan, mulai dari kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas yang terlalu padat, hingga bangunan sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan. Para demonstran menilai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa selama mengikuti kegiatan pendidikan.

Situasi semakin menjadi perhatian setelah sejumlah aksi berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan serta insiden perusakan fasilitas. Pemerintah Perancis pun menghadapi tekanan untuk segera memberikan tanggapan konkret terhadap tuntutan pelajar, sekaligus menjaga agar demonstrasi tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.

Pada 8 Oktober 2026, Kementerian Dalam Negeri Perancis mencatat sekitar 71.500 orang mengikuti demonstrasi di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar 24.500 peserta berkumpul dalam aksi utama di Paris. Meski sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, beberapa lokasi mengalami insiden kekerasan yang melibatkan demonstran, aparat, maupun fasilitas umum.

Salah satu persoalan utama yang mendorong aksi protes adalah kondisi fasilitas pendidikan yang dianggap belum memadai. Para pelajar menyoroti ruang kelas yang mengalami kepadatan berlebihan, bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, serta keterbatasan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.

Masalah tersebut dinilai membuat kegiatan belajar mengajar tidak berjalan secara optimal. Di sejumlah sekolah, siswa harus mengikuti pelajaran dalam ruang kelas yang penuh sesak, sementara fasilitas pendukung pembelajaran belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka.

Selain fasilitas fisik, para pelajar turut mempermasalahkan jadwal sekolah yang dinilai terlalu padat. Di Perancis, sebagian siswa dapat mengikuti kegiatan belajar sejak pukul 08.00 hingga 18.00, kemudian masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah.

Para demonstran menginginkan sistem pendidikan yang lebih memperhatikan kebutuhan siswa, termasuk penyesuaian beban belajar dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah. Mereka menilai bahwa pendidikan yang layak tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh ketersediaan guru, lingkungan belajar yang aman, serta sarana yang mendukung proses pembelajaran.

Demonstrasi yang awalnya berkembang di sekitar Paris kemudian menjalar ke sejumlah kota lain. Pelajar dan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka, sementara sejumlah kelompok masyarakat turut menunjukkan dukungan terhadap perbaikan layanan pendidikan.

Pada 6 Oktober 2026, jumlah sekolah yang terdampak aksi dilaporkan mendekati 2.000, baik melalui pemblokiran maupun penutupan kegiatan. Angka tersebut menggambarkan besarnya skala mobilisasi pelajar ketika demonstrasi mencapai salah satu tahap paling intens.

Namun, kondisi pada 8 Oktober menunjukkan perkembangan yang berbeda. Pemerintah mencatat sekitar 375 sekolah mengalami penutupan penuh atau sebagian pada hari tersebut. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah terdampak berubah dari hari ke hari dan tidak berarti seluruh sekolah yang sebelumnya diblokade terus ditutup secara bersamaan.

Di Paris, demonstrasi utama yang berpusat di kawasan Place de la Bastille sebagian besar berlangsung damai, meskipun terjadi bentrokan terbatas antara kelompok demonstran dan polisi pada malam hari.

Sementara itu, sejumlah insiden dilaporkan terjadi di wilayah lain. Kementerian Dalam Negeri menyebut adanya serangan pembakaran terhadap kantor polisi di Bordeaux, perusakan sebuah sekolah di Saint-Étienne, serta insiden penyerangan terhadap tenaga pengajar di beberapa kota.

Peristiwa tersebut menambah kekhawatiran mengenai keselamatan pelajar, guru, aparat, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk membedakan aksi penyampaian aspirasi secara damai dari tindakan kekerasan yang dapat membahayakan orang lain.

Meskipun demikian, insiden yang dilakukan oleh sebagian peserta tidak serta-merta menggambarkan seluruh demonstrasi. Banyak pelajar tetap berpartisipasi dengan tujuan menyampaikan tuntutan mengenai kondisi pendidikan dan meminta pemerintah mengambil langkah nyata.

Menghadapi tekanan yang terus meningkat, pemerintah Perancis mulai menyampaikan sejumlah rencana untuk menjawab tuntutan para pelajar. Menteri Pendidikan Perancis Édouard Geffray mengumumkan rencana pengerahan 3.000 guru tambahan untuk membantu sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Guru-guru tersebut direncanakan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan bantuan, terutama lembaga pendidikan yang memiliki kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah juga menyatakan akan membuka peluang perekrutan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Selain masalah tenaga pengajar, pemerintah berencana mengevaluasi jadwal belajar yang dianggap terlalu berat serta memperbaiki sistem Parcoursup, yaitu platform nasional yang digunakan calon mahasiswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Sistem tersebut selama ini mendapat kritik karena dinilai membingungkan dan menambah tekanan bagi sebagian siswa yang akan melanjutkan pendidikan.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu juga berjanji bahwa pemerintah akan menyampaikan langkah-langkah konkret untuk menanggapi tuntutan demonstran sebelum akhir Oktober 2026.

Namun, janji tersebut belum sepenuhnya meredakan ketidakpuasan pelajar. Sejumlah pemimpin organisasi siswa menilai pemerintah perlu segera memperlihatkan tindakan nyata, bukan sekadar menyampaikan rencana. Mereka pun menyerukan agar mobilisasi tetap berlanjut apabila tuntutan mengenai kualitas pendidikan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

Selain persoalan pendidikan, tindakan aparat dalam menangani demonstrasi turut menjadi perhatian. Sejumlah peserta aksi mengkritik penggunaan kekuatan oleh polisi dan menilai pendekatan keamanan yang terlalu keras dapat memperburuk ketegangan.

Pemerintah Perancis bahkan menangguhkan penggunaan granat kejut dalam pengendalian demonstrasi setelah seorang remaja mengalami cedera serius. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai keselamatan peserta aksi.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa tindakan pengamanan diperlukan untuk mencegah kekerasan dan melindungi masyarakat. Tantangannya adalah memastikan bahwa penanganan demonstrasi tetap proporsional, sekaligus memberikan ruang bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Situasi ini juga berlangsung ketika Perancis menghadapi dinamika politik menjelang pemilihan presiden pada 2027. Sejumlah tokoh politik memberikan tanggapan berbeda terhadap aksi tersebut. Marine Le Pen dari kelompok kanan jauh menyoroti kerusakan yang ditimbulkan oleh sebagian demonstran, sedangkan Jean-Luc Mélenchon dari kelompok kiri menyatakan dukungan terhadap gerakan pelajar dan mengkritik tindakan aparat.

Perbedaan tanggapan itu memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan telah berkembang menjadi isu publik yang lebih luas, mencakup penggunaan anggaran negara, kualitas pelayanan publik, dan cara pemerintah merespons tuntutan masyarakat.