“Pertumbuhan Harus Menjadi Kesejahteraan yang Dirasakan,” Pesan Puguh Wiji Pamungkas untuk HUT-81 Jatim

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM mengatakan pada HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur, 12 Oktober, tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” mengandung pesan yang sangat penting.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu, keunggulan Jawa Timur tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, kemajuan tidak boleh hanya terlihat di pusat-pusat kota, dan pembangunan hari ini tidak boleh mengurangi hak generasi yang akan datang.

“Saya memandang hari jadi bukan sekadar seremoni. Hari jadi adalah saat untuk menghormati sejarah, mengevaluasi perjalanan, sekaligus memperbarui janji pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan Jawa Timur bukan hanya banyaknya proyek yang dibangun atau tingginya nilai investasi.

Ukuran utamanya adalah apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, keluarga mendapatkan layanan kesehatan, petani dan nelayan hidup lebih sejahtera, anak muda memperoleh pekerjaan, serta warga di desa, kepulauan, pesisir, dan kawasan tertinggal merasakan manfaat pembangunan yang sama ,” terang Puguh, Senin (12/10/2026).

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menegaskan Jawa Timur memiliki modal ekonomi yang kuat. BPS mencatat ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tumbuh 5,33 persen. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.403,17 triliun dengan PDRB per kapita Rp80,86 juta. Industri pengolahan menjadi penopang terbesar dengan kontribusi 31,32 persen.

Namun, angka makro harus dibaca dengan jujur. Pada Februari 2026, angkatan kerja Jawa Timur mencapai 25,14 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 3,55 persen. Pada saat yang sama, baru 35,56 persen penduduk yang bekerja berada dalam kegiatan formal.

“Pekerjaan rumah kita bukan hanya menurunkan pengangguran terbuka, tetapi juga memperluas pekerjaan yang layak, produktif, terlindungi, dan memberikan pendapatan yang cukup ,” terangnya.

Demikian pula dengan kemiskinan. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin Jawa Timur berada pada angka 9,50 persen, atau sekitar 3,876 juta orang. Angka ini menurun, tetapi jumlahnya masih besar. Di balik statistik tersebut ada keluarga yang harus memilih antara membayar biaya sekolah, membeli obat, atau memenuhi kebutuhan pangan.

“Saya ingin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kenaikan pendapatan rumah tangga, penurunan kesenjangan antarwilayah, dan perluasan kesempatan hidup yang lebih baik. Inilah makna pembangunan yang inklusif ,” tegas Puguh asal Dapil Malang Raya.

“Kita memerlukan sekolah yang aman, guru yang sejahtera dan terus berkembang, sarana belajar yang memadai, serta akses pendidikan yang tidak ditentukan oleh jarak dan kemampuan ekonomi orang tua ,” ucap Puguh.

Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak di wilayah kepulauan dan pegunungan, anak penyandang disabilitas, serta mereka yang terancam putus sekolah. Beasiswa harus berbasis data dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

“Jangan sampai bantuan berhenti pada daftar penerima, tetapi tidak menyelesaikan ongkos transportasi, kebutuhan seragam, perangkat belajar, atau biaya hidup siswa ,” ujarnya.

Pendidikan menengah kejuruan juga harus semakin dekat dengan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan fungsi pendidikan karakter. Kurikulum perlu disusun bersama industri, koperasi, UMKM, dan pemerintah daerah. Praktik kerja lapangan harus berkualitas, bukan sekadar formalitas. Lulusan SMK, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan harus memiliki kompetensi digital, kemampuan berkomunikasi, etos kerja, serta keterampilan teknis yang relevan dengan perubahan industri. Pendidikan vokasi juga perlu memperkuat sektor-sektor kekuatan Jawa Timur, seperti pangan, manufaktur, logistik, pariwisata, kesehatan, kelautan, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.

Di bidang kesehatan, H. Puguh menyampaikan layanan yang bermutu sampai ke desa dan kepulauan. Jawa Timur maju apabila warganya sehat. Karena itu, pembangunan kesehatan harus dimulai dari layanan primer yang dekat, murah, cepat, dan bermutu.

“Puskesmas, posyandu, rumah sakit daerah, serta tenaga kesehatan harus terhubung dalam sistem rujukan yang jelas. Warga di kepulauan tidak boleh menunggu terlalu lama hanya untuk memperoleh pemeriksaan dasar atau mengakses layanan ibu dan anak ,” tuturnya.

Penurunan stunting, kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, penyakit tidak menular, serta persoalan kesehatan jiwa memerlukan kerja bersama. Masalah gizi tidak cukup diselesaikan dengan pemberian makanan tambahan. Keluarga membutuhkan air bersih, sanitasi, edukasi, pendapatan yang cukup, pemeriksaan kehamilan, dan pendampingan berkelanjutan.

“Saya mendukung penguatan pelayanan kesehatan kepulauan, integrasi posyandu, serta program yang mendekatkan layanan kepada keluarga miskin. Namun, setiap program harus diawasi berdasarkan hasil , berapa ibu hamil yang terlayani, berapa anak yang pulih dari masalah gizi, berapa waktu tunggu rujukan yang dipangkas, dan berapa banyak keluarga yang tidak lagi menunda pengobatan karena biaya ,” tegas Puguh.

Pada perlindungan sosial dan kehidupan kemasyarakatan, Puguh menambahkan kemajuan tidak boleh membuat kelompok rentan berjalan sendirian. Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, perempuan, anak, korban kekerasan, keluarga miskin, pekerja informal, serta warga yang terdampak bencana.

“Bantuan sosial perlu semakin tepat sasaran dan terintegrasi. Warga jangan dipaksa berulang kali menyerahkan data yang sama kepada berbagai instansi. Data kemiskinan harus diperbarui secara berkala melalui verifikasi di tingkat desa dan kelurahan, dengan mekanisme pengaduan yang mudah dan transparan,” urainya.

Pembangunan sosial juga berarti membangun kepercayaan dan gotong royong. Pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dunia usaha, kampus, media, dan komunitas harus diberi ruang untuk berkolaborasi. Tradisi pesantren, budaya lokal, kesenian, olahraga, dan kegiatan kepemudaan adalah kekuatan sosial yang harus dirawat.

Di bidang infrastruktur, Puguh menilai infrastruktur harus dinilai dari manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Jalan dan jembatan menghubungkan petani dengan pasar. Irigasi menjaga produksi pangan. Pelabuhan dan transportasi menghubungkan pulau-pulau. Air minum dan sanitasi menjaga kesehatan. Internet membuka akses pendidikan, layanan publik, dan pasar.

“Dokumen perencanaan Jawa Timur menempatkan infrastruktur sumber daya air, transportasi, dan air minum sebagai bagian penting dari daya saing daerah. Infrastruktur juga harus mendukung pertumbuhan usaha, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ,” terangnya.

Ke depan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pembangunan baru. Pemeliharaan harus menjadi prioritas. Banyak jalan rusak, saluran irigasi tersumbat, jembatan yang membutuhkan penguatan, dan fasilitas publik yang tidak berfungsi optimal karena lemahnya perawatan. Setiap proyek harus memiliki perencanaan umur layanan, anggaran pemeliharaan, pengawasan mutu, dan pelibatan masyarakat. Pemerataan infrastruktur digital juga harus dipercepat karena konektivitas internet bukan lagi kemewahan, melainkan bagian dari layanan dasar.

Mereka tidak cukup hanya diberi pelatihan dan diminta masuk ke platform digital. Mereka membutuhkan akses modal yang murah, kepastian usaha, pendampingan yang konsisten, pasar, perlindungan dari praktik usaha yang tidak sehat, serta kemudahan legalitas dan sertifikasi.

“Pemerintah daerah harus menjadi pembeli dan pembuka pasar. Pengadaan barang dan jasa perlu memberi ruang yang wajar bagi produk UMKM dengan tetap menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. UMKM juga perlu dibantu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, halal, kemasan, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital ,” paparnya.

Koperasi harus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi bersama, bukan hanya sebagai lembaga administratif. Koperasi dapat memperkuat posisi petani dalam membeli sarana produksi, mengolah hasil, menyimpan komoditas, dan bernegosiasi dengan pasar. Tingkat pengangguran yang menurun patut diapresiasi, tetapi belum cukup. Kualitas pekerjaan, upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan karier harus menjadi perhatian.

“Jawa Timur harus menyiapkan pekerjaan masa depan, manufaktur yang lebih bersih, energi terbarukan, pengolahan pangan, ekonomi digital, perawatan lansia, layanan kesehatan, pariwisata berkualitas, logistik, dan industri kreatif ,” jelasnya.

Petani harus menjadi pihak yang memperoleh nilai tambah paling besar dari sistem pangan. Kebijakan pertanian perlu menyentuh benih, pupuk, irigasi, alat mesin, asuransi, akses pembiayaan, penyuluhan, pascapanen, gudang, pengering, pengolahan, dan kepastian pasar. Regenerasi petani juga harus menjadi agenda serius.

Peternakan membutuhkan penguatan pembibitan, kesehatan hewan, pakan, inseminasi buatan, rumah potong yang memenuhi standar, rantai dingin, serta industri pengolahan. Pembangunan perikanan harus melindungi nelayan kecil dan memperkuat nilai tambah di wilayah pesisir. Pelabuhan ikan, tempat penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, akses BBM, keselamatan melaut, dan perlindungan ekosistem laut harus berjalan bersama.

Industri pengolahan merupakan penopang utama ekonomi Jawa Timur. Karena itu, industrialisasi harus dilanjutkan dengan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam daerah. Investasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari tenaga kerja lokal yang terserap, UMKM yang menjadi pemasok, transfer teknologi, kepatuhan terhadap upah dan keselamatan kerja, serta dampaknya terhadap lingkungan.

Tema berkelanjutan mengharuskan penanganan serius atas sampah, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, banjir, kekeringan, dan perubahan iklim. Setiap kebijakan pembangunan harus menghitung daya dukung lingkungan. Ekonomi hijau bukan penghambat investasi, melainkan cara memastikan investasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Kebudayaan Jawa Timur juga harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan, dengan pelaku budaya memperoleh ruang tampil, perlindungan karya, regenerasi, dan akses pembiayaan.

Semua agenda tersebut membutuhkan tata kelola yang bersih. DPRD memiliki tanggung jawab legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, Puguh akan mendorong agar setiap anggaran memiliki indikator manfaat yang jelas, membuka ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan program, dan memastikan tidak ada kabupaten atau kelompok masyarakat yang tertinggal dari perhatian pembangunan.

“Jawa Timur maju bukan hanya karena ekonominya tumbuh, tetapi karena pertumbuhan tersebut memperluas kesempatan hidup ,” jelas Puguh. “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” sebagai kontrak pelayanan yang dapat diukur ,” pungkasnya.