Demo di Grahadi Surabaya, Massa Tuntut Evaluasi Prabowo-Gibran dan Tuntaskan Karhutla

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 22 Oktober 2026. Aksi tersebut digelar untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekaligus menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sekitar 300 demonstran berkumpul sejak sore dengan mengenakan pakaian serba hitam. Mereka membawa spanduk, membentangkan kain berisi pesan protes, dan menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian. Sejumlah tulisan yang terlihat di lokasi antara lain “All Eyes on Karhutla”, “Cukup 2 Tahun”, dan “Surabaya Sadar”.

Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan supremasi sipil dan pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai dua tahun masa pemerintahan sudah cukup untuk melihat apakah program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu isu utama dalam demonstrasi tersebut adalah penanganan karhutla yang masih berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Para peserta aksi menilai kebakaran yang berulang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan mengganggu kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.

Koordinator lapangan sekaligus juru bicara aksi, Daniel Situmorang, menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih konkret untuk mengatasi kebakaran. Ia menyoroti dampak kabut asap terhadap warga yang tetap harus bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga di tengah kondisi udara yang membahayakan kesehatan.

Demonstran juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut mereka, penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan sumber daya yang memadai, serta langkah cepat untuk melindungi masyarakat dan memulihkan lingkungan.

Massa mengkritik pendekatan penanganan yang dinilai belum memberikan hasil memadai. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan perubahan cuaca, tetapi memperkuat pemadaman, pengawasan kawasan rawan kebakaran, pencegahan pembakaran lahan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla dipandang demonstran sebagai masalah kemanusiaan sekaligus lingkungan. Karena itu, mereka menginginkan langkah penanganan yang dapat diukur hasilnya dan tidak berhenti pada pernyataan pejabat.

Selain persoalan lingkungan, massa menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka mempertanyakan efektivitas, ketepatan sasaran, serta manfaat kedua program tersebut bagi masyarakat.

Program MBG pada dasarnya bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Namun, para demonstran meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya, termasuk menanggapi laporan mengenai gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan di sejumlah tempat.

Mereka juga mengkhawatirkan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program pemerintah lainnya. Para peserta aksi menilai alokasi pendidikan harus tetap melindungi kebutuhan utama sekolah, seperti fasilitas belajar, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemerataan akses pendidikan. Klaim mengenai pemotongan anggaran tersebut merupakan kritik yang disampaikan demonstran dan perlu diperiksa melalui data anggaran resmi.

Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu menunjukkan hasil yang nyata bagi perekonomian warga desa. Demonstran meminta pemerintah memastikan program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat usaha lokal.

Dalam orasi lainnya, demonstran mengkritik penanganan korupsi dan meminta wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah lebih serius menyuarakan kebutuhan masyarakat. Mereka menilai lembaga perwakilan harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, bukan hanya menghasilkan regulasi tanpa memastikan dampaknya.

Massa juga menyampaikan tuntutan agar Prabowo dan Gibran mundur dari jabatan presiden dan wakil presiden. Mereka menyebut mekanisme pemakzulan atau impeachment sebagai salah satu jalur konstitusional yang dapat ditempuh apabila persyaratan hukum dan ketatanegaraan terpenuhi.

Selain itu, demonstran menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam pemerintahan. Mereka menginginkan kewenangan lembaga sipil tetap terlindungi dan setiap kebijakan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi serta akuntabilitas.

Di tengah berlangsungnya aksi, Polda Jawa Timur mengamankan 11 orang di sejumlah titik sekitar lokasi demonstrasi. Menurut keterangan kepolisian, mereka diduga berkaitan dengan upaya memicu kericuhan. Polisi turut menyita sejumlah barang, antara lain cairan tiner, minuman keras jenis arak, senjata kepalan tangan atau knuckle, dan telepon seluler.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan bahwa 11 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya. Dua orang di antaranya berstatus mahasiswa, sedangkan sembilan lainnya disebut sebagai anak putus sekolah. Kepolisian juga mendalami percakapan pada perangkat komunikasi yang diamankan untuk mengetahui dugaan keterlibatan masing-masing orang.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, dugaan rencana memicu kericuhan masih dalam penyelidikan. Karena itu, barang-barang yang disita dan informasi awal kepolisian belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh orang yang diamankan melakukan tindak pidana.

Selama demonstrasi berlangsung, Jalan Gubernur Suryo ditutup untuk kendaraan bermotor dan arus lalu lintas dialihkan. Aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta petugas terkait disiagakan untuk menjaga keamanan dan mengatur pergerakan kendaraan.