Refleksi HUT ke-81 Jatim, Miseri Efendy Tekankan Pentingnya Pemerataan Infrastruktur

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Memperingati Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Miseri Efendy, memberikan apresiasi atas tingginya kualitas infrastruktur di tingkat provinsi. Kendati demikian, ia turut menyoroti masih adanya kesenjangan kualitas pembangunan infrastruktur antara wilayah kewenangan provinsi dengan kabupaten/kota.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dalam keterangannya, Miseri secara khusus memuji kinerja Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur yang dinilai sukses menjaga kelayakan jalan dan fasilitas umum.

“Pertama, tentu kami mengucapkan dirgahayu untuk Jawa Timur yang ke-81. Untuk infrastruktur yang menjadi atensi pemerintah provinsi, alhamdulillah 80 bahkan 90 persen itu sudah masuk dalam kategori mantap. Tinggal sisa 5 sampai 10 persen saja,” ujar Miseri.

Namun, ia menyayangkan bahwa pencapaian positif tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus (linier) dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Miseri mengungkapkan bahwa banyak daerah dengan kapasitas fiskal rendah masih kesulitan mengejar ketertinggalan infrastruktur.

“Kesenjangan yang terjadi adalah banyak infrastruktur kewenangan kabupaten/kota itu tidak sebanding dengan di provinsi. Rata-rata kabupaten/kota yang kapasitas fiskalnya rendah, kondisi infrastruktur yang mantap hanya berada di kisaran 50 sampai 60 persen. Sisa 40 hingga 50 persen itu masih perlu perhatian serius,” tegasnya.

Menurut Miseri, lambatnya pembangunan di daerah tidak terlepas dari rendahnya kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota, yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Oleh karena itu, sebagai langkah strategis ke depan, Komisi D DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

“Yang dipikirkan ke depan adalah kehadiran dari pemerintah provinsi untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dengan begitu, baik infrastruktur kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota akan mengalami pemerataan, sehingga keadilan pembangunan dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat yang ada di Jawa Timur,” tutupnya.