Anggota DPRD Jatim Dorong Penguatan “Sabuk Wisata Desa Malang Raya” sebagai Solusi Defisit Anggaran

SURABAYA | BERITA ADIKARA— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, mengajukan inisiatif strategis berupa penguatan kawasan aglomerasi pariwisata melalui konsep “Sabuk Wisata Desa Malang Raya”.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Inisiatif ini dinilai mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Puguh menjelaskan bahwa kawasan Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan ekosistem.

Namun, potensi tersebut belum terintegrasi secara optimal karena minimnya arah kebijakan dan intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Malang Raya ini adalah satu paket ekosistem aglomerasi wilayah yang menjadi pusat keunggulan.

Jika kawasan ini diintensifikasi, diberikan arah kebijakan yang jelas, serta didukung intervensi anggaran, hal ini tidak hanya akan menggeliatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga menciptakan sumber PAD baru untuk mengatasi kekurangan fiskal,” ujarnya.

Menurut Puguh, setiap wilayah dalam aglomerasi Malang Raya memiliki peran strategis yang berbeda. Kota Malang berfungsi sebagai poros pendidikan dengan lebih dari 80 perguruan tinggi dan sekitar 350 ribu mahasiswa, sehingga mobilitas massa sangat tinggi terutama pada momen wisuda dan akhir pekan.

Kota Batu unggul pada sektor destinasi wisata alam maupun buatan yang telah menjangkau pasar nasional dan internasional. Sementara Kabupaten Malang menawarkan bentang alam yang variatif, mulai dari pantai selatan, dataran tinggi, hingga pertumbuhan sektor industri dan desa wisata.

Puguh juga membandingkan karakteristik Malang Raya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kemiripan sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata. Ia menilai kemajuan pariwisata di Yogyakarta tidak terlepas dari keberanian pemerintah daerah dalam mereorientasi kebijakan dan memfokuskan alokasi anggaran secara spesifik pada sektor pariwisata.

“Mengapa pariwisata Yogyakarta sangat maju? Jawabannya ada pada intervensi arah kebijakan dan fokus anggaran yang terstruktur. Di Jawa Timur, hal tersebut belum terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan refocusing anggaran guna memfasilitasi kebutuhan para penggerak wisata desa,” tegasnya.

Untuk merealisasikan ekosistem tersebut, Puguh mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah setempat melakukan intervensi pada tiga hal utama, yaitu promosi terpadu yang masif dan berkesinambungan, pembangunan konektivitas infrastruktur antar destinasi, serta penyediaan peta integrasi informasi wisata yang mudah diakses sejak wisatawan tiba, misalnya di Stasiun Malang Kota Baru.

Dengan langkah itu, konsentrasi wisatawan diharapkan tidak hanya menumpuk di Kota Batu atau kawasan Kayutangan Heritage, melainkan dapat terdistribusi secara lebih merata ke berbagai potensi wisata desa di sekitar Malang Raya.