Dorong Optimalisasi Penyaluran Bansos, Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas Dukung Validasi Lapangan oleh Pemerintah

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sistem klasifikasi penerima bantuan sosial (bansos), pasca-peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju sistem pemeringkatan Desil.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Menurut Puguh, implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam kelompok Desil 1 hingga 10 merupakan langkah yang baik. Untuk memaksimalkan program tersebut, ia mendorong adanya sinergi lanjutan berupa penyesuaian data di lapangan agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Berdasarkan ketentuan, masyarakat yang menjadi prioritas penerima bantuan adalah mereka yang berada pada kelompok rentan, yakni Desil 1 hingga 4. Puguh menilai, dinamika yang muncul pada masa transisi pendataan ini adalah hal yang wajar dan dapat disempurnakan bersama.

“Dalam masa transisi implementasi ini, wajar jika masih terdapat dinamika pendataan yang membutuhkan sinkronisasi. Kadang kita temui kondisi di mana penempatan klasifikasi Desil masyarakat masih memerlukan penyesuaian agar lebih presisi. Ini adalah ruang bagi kita untuk menyempurnakannya,” terang Dr. Puguh.

Sebagai bentuk dukungan proaktif, politisi PKS ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembaruan data yang disertai dengan peninjauan langsung (ground checking). Ia menilai langkah tersebut sangat efektif untuk memastikan program pemerintah berjalan lancar.

“Langkah penyempurnaan data Desil melalui validasi lapangan akan sangat membantu. Harapannya, dengan turun langsung ke masyarakat, data yang ada menjadi sangat akurat sehingga program bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan,” paparnya.

Puguh menekankan bahwa proses validasi langsung ini merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus pelayanan untuk memetakan kondisi ekonomi 41 juta penduduk Jawa Timur, serta 270 juta penduduk Indonesia pada umumnya secara lebih faktual.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keakuratan data adalah kunci keberhasilan, mengingat sistem Desil kini menjadi fondasi utama program jaring pengaman sosial pemerintah.

“Data Desil ini akan menjadi acuan penting dalam menyalurkan berbagai kebaikan dari pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Kesehatan, maupun bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Karena itu, validasi yang berkesinambungan akan membuat program mulia ini semakin optimal,” pungkasnya.