Hadapi Musim Kemarau, Komisi A DPRD Jatim Minta Antisipasi Krisis Air dan Karhutla di Jombang Ditingkatkan

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Sumardi, meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah mitigasi terhadap ancaman bencana kekeringan.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta ancaman krisis air bersih, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian.

Anggota Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto dan Jombang tersebut menegaskan bahwa kondisi kemarau saat ini harus dijadikan atensi khusus agar insiden kebakaran hutan berskala besar tidak terjadi di wilayah Jombang.

“Kita berharap ini menjadi acuan dan atensi agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan di Jombang. Kalau sampai terjadi, tentu kita tidak ingin dampaknya meluas seperti yang pernah terjadi di kawasan Bromo Tengger yang lahannya sangat luas. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini,” tegas Sumardi.

Sebagai langkah antisipasi, Sumardi secara khusus mengimbau dinas dan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Kehutanan, untuk segera melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah-langkah taktis di lapangan.

“Instansi terkait harus segera melakukan koordinasi dan langkah taktis untuk meningkatkan patroli di kawasan hutan. Langkah ini penting untuk mencegah bahaya kebakaran, mengingat cuaca yang sangat kering saat ini membuat percikan api sekecil apa pun dapat dengan mudah memantik kebakaran besar di area yang tumbuhannya sudah mengering,” jelasnya.

Selain ancaman Karhutla, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan krisis air bersih yang mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Jombang akibat kemarau panjang. Ia menekankan bahwa penanganan air bersih tidak boleh hanya difokuskan pada kebutuhan rumah tangga, melainkan juga harus mengamankan sektor pertanian.

“Kemarin kita juga sudah menyampaikan bahwa peningkatan pasokan air bersih ini harus dimaksimalkan. Bencana kekeringan ini dampaknya luas, sehingga air tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi manusia atau penduduk saja, tetapi juga sangat krusial untuk konsumsi pertanian demi menjaga ketahanan pangan,” papar Sumardi.

Di akhir pernyataannya, Sumardi berharap agar masalah kekeringan ini dilihat sebagai satu kesatuan bencana yang membutuhkan solusi komprehensif dari pemerintah daerah.

“Ini harus menjadi bagian dari solusi terpadu, bahwa antisipasi kekeringan tidak hanya soal mencegah kebakaran, tetapi juga memastikan ketersediaan air untuk ketahanan pangan dan kebutuhan dasar manusia. Kami berharap hal ini benar-benar menjadi perhatian serius dari dinas-dinas terkait yang ada di Jombang,” tutupnya.