Karhutla Kalimantan Meluas hingga Negara Tetangga, Pemerintah Didesak Bergerak Lebih Cepat

NASIONAL | BERITA ADIKARA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan kembali berkembang menjadi persoalan lintas batas. Asap dari kebakaran di wilayah Indonesia dilaporkan terbawa angin hingga memasuki kawasan Malaysia, terutama Sarawak. Kondisi tersebut membuat persoalan karhutla tidak lagi hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi mulai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi negara tetangga.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Situasi di Malaysia bahkan sempat mencapai tingkat yang serius. Pada 4 September 2026, pemerintah Malaysia menetapkan status darurat di Distrik Serian, Sarawak, setelah indeks polusi udara mencapai angka 519, jauh melewati ambang batas darurat 500. Kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran di wilayah Indonesia tersebut juga menyebabkan sejumlah sekolah di Sarawak harus menghentikan kegiatan belajar tatap muka.

Status darurat itu kemudian dicabut pada 7 September setelah kualitas udara di Serian membaik dan turun dari level berbahaya. Meski demikian, otoritas Malaysia tetap mengingatkan masyarakat bahwa risiko kesehatan akibat kabut asap belum sepenuhnya hilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa asap karhutla memiliki dampak yang dapat bergerak jauh melampaui lokasi sumber kebakaran.

Dampak terhadap negara tetangga menjadi salah satu alasan mengapa penanganan karhutla di Kalimantan mendapat sorotan semakin besar. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat intervensi terhadap titik-titik kebakaran yang semakin meluas. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan kabut asap dapat berkembang menjadi masalah hubungan antarnegara apabila tidak segera dikendalikan.

Puan menyebut Indonesia sebelumnya telah beberapa kali menghadapi keberatan dari negara tetangga akibat asap karhutla. Karena itu, pemerintah diminta tidak menunggu sampai dampaknya semakin besar sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, lonjakan titik panas harus diperlakukan sebagai kondisi yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

Kritik mengenai lambannya penanganan muncul karena kebakaran telah berlangsung ketika kondisi cuaca kering semakin memperbesar risiko penyebaran api. Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tekanan berat selama musim kemarau tahun ini. Kebakaran di lahan gambut juga menjadi persoalan tersendiri karena api dapat bertahan lebih lama dan sulit dipadamkan hanya dengan penyiraman dari permukaan.

Sejumlah laporan internasional menggambarkan skala persoalan yang semakin besar. Kebakaran di Kalimantan dan Sumatra telah berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Asia Tenggara. Kabut asap bahkan menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat di negara tetangga, termasuk penutupan sekolah di Sarawak.

Dari sisi kesehatan, dampak karhutla juga tidak dapat dianggap sepele. Paparan asap dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Di wilayah Indonesia sendiri, buruknya kualitas udara telah menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi kerugian ekonomi. Aktivitas masyarakat dapat terganggu ketika jarak pandang menurun dan kualitas udara memburuk. Sekolah terpaksa ditutup atau mengalihkan pembelajaran, aktivitas luar ruangan dibatasi, sementara sektor pariwisata dan transportasi juga berpotensi terdampak.

Dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia. Pemerintah daerah di Sarawak bahkan telah menyuarakan kemungkinan kompensasi dari Indonesia akibat dampak kabut asap. Dewan daerah Serian sebelumnya menilai kabut asap telah memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata, kesehatan masyarakat, serta kegiatan pendidikan.

Di tengah sorotan tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjalankan berbagai langkah penanganan. Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat dan sejumlah unsur lainnya melakukan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran. Upaya yang dilakukan mencakup pemadaman dari darat, patroli udara, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca sesuai dengan kondisi meteorologis.

Pemerintah juga melakukan penindakan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Pada akhir Agustus, pemerintah melaporkan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan yang ditemukan memiliki titik api di dalam wilayah konsesinya. Pemerintah juga mengerahkan puluhan ribu personel dan dukungan pesawat untuk menghadapi kebakaran di sejumlah provinsi.

Namun, besarnya sumber daya yang telah dikerahkan belum sepenuhnya menghilangkan kritik mengenai kecepatan dan efektivitas penanganan. Bagi masyarakat dan sejumlah pihak yang mengawasi persoalan lingkungan, penanganan karhutla seharusnya tidak hanya berfokus pada memadamkan api setelah kebakaran membesar. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum, serta perlindungan lahan gambut juga dinilai harus menjadi bagian utama dari strategi pemerintah.

BNPB sendiri mengingatkan bahwa karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, Indonesia meminta negara-negara tetangga tidak saling menyalahkan dan mendorong setiap negara melakukan langkah maksimal untuk mengurangi dampak asap lintas batas. Pemerintah juga menyatakan telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan kebakaran.

Masalahnya, ketika asap sudah menyeberang ke wilayah negara lain, persoalan tersebut berubah menjadi tantangan diplomatik. Malaysia dan Singapura telah menyampaikan kekhawatiran mengenai kualitas udara akibat kabut asap. Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia menghadapi tuntutan untuk menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara serius dan tidak sekadar bersifat reaktif.

Karhutla Kalimantan pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan bukan sekadar persoalan titik api. Di balik kepulan asap terdapat persoalan kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga hubungan antarnegara. Ketika asap melintasi batas wilayah, konsekuensinya pun ikut meluas.

Karena itu, pemerintah dituntut mempercepat penanganan di lapangan sekaligus memperkuat pencegahan jangka panjang. Penindakan terhadap pembakar lahan, pengawasan perusahaan, perlindungan kawasan gambut, kesiapan personel, serta pemantauan kualitas udara harus berjalan secara bersamaan.