Kekeringan di Madura, Anggota Komisi D DPRD Jatim Desak Pemprov Fasilitasi Pengeboran Air untuk Petani

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, menyoroti krisis air bersih dan kekeringan tahunan yang kembali melanda Pulau Madura di musim kemarau. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera mengambil langkah mitigasi guna membantu para petani, khususnya petani tembakau yang tengah sangat terdampak.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Harisandi mengungkapkan bahwa Madura selalu dihadapkan pada fenomena cuaca yang kontras setiap tahunnya. Saat musim penghujan, debit air sangat melimpah hingga kerap memicu banjir. Namun sebaliknya, krisis air menjadi agenda rutin saat kemarau tiba.

“Permasalahan kita ini masih tetap, tiap tahun kekeringan. Artinya sekarang kita harus mengantisipasi. Pada masa reses kemarin, banyak para petani yang menyuarakan hal ini, mengingat saat ini sedang memasuki musim tembakau,” ujar Harisandi.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dan mitigasi awal dari Pemprov Jatim. Berdasarkan aspirasi yang diserap dari masyarakat, salah satu solusi mendesak yang dibutuhkan oleh para petani saat ini adalah penyediaan fasilitas sumur bor.

“Minimal masukan dari para petani kemarin adalah disediakan pengeboran air. Mudah-mudahan perjuangan kami bersama teman-teman di DPRD ini bisa segera terealisasi, setidaknya pada APBD 2026,” tegasnya.

Terkait sebaran titik pengeboran, Harisandi menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut sangat beragam dan mendesak di beberapa zona sentra tembakau. Ia mencontohkan wilayah utara dan timur Kabupaten Pamekasan yang saat ini mengalami kekeringan cukup parah. Menurutnya, hal ini turut diperparah oleh ketersediaan embung penampung air yang tidak merata di wilayah tersebut.

“Ini menjadi permasalahan yang klasik. Saya menilai bahwa permasalahan kekeringan ini harus benar-benar mendapatkan konsentrasi khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Madura,” tambahnya.

Di lapangan, para petani terpaksa melakukan antisipasi mandiri agar tanaman tembakau mereka tidak mati. Mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air ke pihak kabupaten demi keberlangsungan masa panen.

Harisandi sangat menyayangkan kondisi tersebut karena berdampak langsung pada kesejahteraan petani. “Akibatnya, biaya produksi yang seharusnya bisa diminimalisir justru menjadi membengkak,” pungkasnya.